JURNALPOSMEDIA.COM- Sebanyak 22 anggota pengurus Aliansi Jurnalis Video (AJV) pengurus daerah Jawa Barat resmi dilantik pada Rabu (24/2/2021) bertempat di Grand Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.
Seluruh anggota AJV Jawa Barat dilantik oleh ketua AJV Pusat, Syaefurahman Al-Banjary serta Sekretaris Jenderal AJV Pusat, Syaiful Akbar. Acara pengukuhan hanya dihadiri tamu undangan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum pengukuhan, diadakan diskusi terbuka bertajuk “Berita Hoax dan Prank di Sosial Media”.
Dewan pembina AJV, Nanang Syaefudin menyebut jurnalis diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam arus informasi. Di mana pemberitaan yang dipublikasikan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mencari informasi yang sifatnya berimbang dan terpercaya, “Jadi ketika orang berbicara mengenai berita-berita yang tidak berimbang, AJV bisa memberikan referensi (rujukan) lain,” paparnya.
Kemudian, dari sini para jurnalis dapat bersaing lebih sehat untuk menyajikan berita yang akurat, cepat serta berimbang, “Ketiga ini perlu dijaga. Kalau enggak, nanti akan jadi organisasi biasa. Cuma sekedar memenuhi slot jurnalistik yang memang umum saja, saya kira harus dihindari,” tambahnya.
AJV membuka kerja sama untuk bersama mencerdaskan masyarakat melalui tayangan atau pemberitaan yang berkualitas. Hal ini diungkapkan oleh ketua AJV Pusat, Syaefurahman Al-Banjary. Dalam wawancaranya ia mengungkap setidaknya pemberitaan harus mencakup unsur 5W+1H agar video berita yang ditayangkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan lupa bahwa salah satu elemen jurnalisme adalah telah melakukan verifikasi kebenaran. Kalau tidak, maka kita (jurnalis) menjadi bagian penyebar kebohongan, dan titik ini yang kita cegah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia membeberkan wacana disusunya peraturan daerah tentang penyiaran yang berfokus pada konten lokal, terkhusus di Jawa Barat. Sehingga pemerintah dapat menyokong lembaga penyiaran untuk bisa menjaga nilai-nilai kesundaan, “Mungkin salah satu poinnya, yakni minimal lembaga penyiaran memiliki program berbahasa Sunda. Karena kalau tidak melalui Perda, daya dorongnya akan sulit, maka AJV mendorong KPI daerah untuk mengkaji hal ini,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari dalam sambutannya berharap pengukuhan pengurus AJV Jawa Barat dapat menjadi pelopor dalam memerangi masalah hoax dan prank media sosial yang kian marak terjadi.
Ineu menyebut tanggung jawab untuk memerangi berita hoax dan prank di media sosial, bukan hanya ditanggung pemerintah semata, “(Namun) para jurnalis pun ikut andil dalam memerangi berita hoax, karena berhubungan dengan pandangan masyarakat terhadap kualitas para jurnalis,” tutupnya.
