JURNALPOSMEDIA.COM – Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dinyatakan darurat keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). Puluhan siswa yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) jadi korban.
Merujuk pada catatan CNN Indonesia, peristiwa pertama melibatkan 70 orang siswa. Gejala yang dialami oleh para korban diantaranya mual, muntah, pusing, hingga sesak nafas. Penanganan dilakukan oleh beberapa fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Cipongkor dan RSUD Cililin. Jumlah korban terus bertambah dengan laporan terbaru mencapai sekitar 600 siswa keracunan massal, dengan banyak yang masih dalam penanganan medis hingga saat ini.
Dilansir dari BBC.News Indonesia, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyebutkan keracunan MBG di Cipongkor terjadi karena kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebutkan bahwa makanan dimasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum diditribusikan.
Laporan-laporan media menyebutkan bahwa kasus dugaan keracunan pertama terjadi di Kecamatan Cipongkor pada hari Senin 22 September awalnya dilaporkan keracunan menimpa puluhan orang, namun jumlah korban terus bertambah hingga 475 siswa. Pada hari Selasa 23 September Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan bahwa hal ini menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mengevaluasi sebanyak 85 dapur SPPG.
Hingga pada hari Rabu 24 September kasus keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor mencapai 500 orang. Insiden serupa terjadi di Kecamatan Cihampelas dengan mencapai 60 orang. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mengambil sampel bekas muntahan siswa, dan menu yang dikonsumsi antara lain ayam kecap, tahu goreng, sayuran dan buah-buahan.
Orang tua siswa mendesak agar program MBG dihentikan sementara dan diserahkan pengelolaannya kepada pihak orang tua atau pihak terpercaya untuk menghindari kejadian serupa. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyati, mengatakan bahwa program ini harus dihentikan agar tak menimbulkan kerugian lebih luas bagi masyarakat.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah mengevaluasi total program MBG dan akan turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu akar masalah program tersebut, apakah di dapur atau justru di sekolah.
