JURNALPOSMEDIA.COM – Kerumunan massa yang didominasi mahasiswa memadati area depan Gedung DPRD Bandung pada Jumat (1/5/2026). Untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day). Aksi ini membawa misi utama mengawal serta mendesak pengesahan tujuh poin tuntutan utama yang dinilai krusial bagi masa depan dan kesejahteraan kaum pekerja.
Massa aksi mendesak tujuh poin tuntutan utama, mulai dari revisi UU Ketenagakerjaan untuk menjamin keamanan kerja, penghapusan outsourcing (tenaga alih daya), hingga pemberian upah layak demi memutus jeratan pinjol. Mereka juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan menuntut realisasi kebijakan nyata yang berpihak pada kesejahteraan buruh.
Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), sekaligus pengemudi ojek online, Muhammad Filah menegaskan bahwa regulasi saat ini gagal menjamin keberlangsungan kerja bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum yang nyata untuk mengatasi ketidakpastian nasib para pekerja di lapangan.
“Yang harus banget menjadi pusat perhatiannya tentu dari pengesahan tujuh tuntutan itu sendiri. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini itu tidak ada job security buat kita. Jadi tidak ada keamanan apakah kita besok ini masih bekerja atau tidak, jadi nasib kita itu abu-abu,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia Jumat, (1/5/2026).
Ia juga menyoroti mengenai ketidakpastian nasib tenaga kerja yang hingga kini masih menjadi persoalan serius, di tengah kondisi yang krisis.“
Banyak sekali pekerja yang terjerat pinjol (pinjaman online), hingga dikejar sampai ke perusahaannya. Itu bukti bahwa upah mereka sangat amat tidak mencukupi. Kebutuhan naik, sedangkan upah ini berjalan kenaikannya itu tidak selaras dengan kenaikan bahan-bahan pokok,” ungkapnya.
Keresahan turut disuarakan oleh elemen masyarakat. Aap, seorang penjual kopi express, mengaku sangat merasakan dampak sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan harga bahan baku yang terus melonjak. Menurutnya, revisi UU Ketenagakerjaan sangat mendesak demi nasib masyarakat yang harus menafkahi keluarga.
“Sangat penting direvisi dan ditata lagi karena kasihan bagi mereka yang mencari nafkah. Harapannya, pemerintah jangan tutup telinga; rakyat biasa juga butuh hidup layak,” jelasnya.
Aksi ini ditutup dengan penegasan bahwa perjuangan mahasiswa tidak akan padam hingga suara masyarakat benar-benar didengar dan direalisasikan oleh pemegang kebijakan. Besar harapan agar pemerintah segera mengkaji ulang regulasi yang ada demi menjamin kepastian kerja, upah adil, serta hak hidup layak bagi seluruh lapisan rakyat.
