Mon, 17 June 2024

Kemanusiaan Versi Pemangku Kebijakan, Memangnya Ada?

Reporter: Sherly Putri Febrianti | Redaktur: M. Rizky Pratama | Dibaca 232 kali

Wed, 8 June 2022
Desain
Ilustrasi: Rayna Nur Afina/Jurnalposmedia

JURNALPOSMEDIA.COM – Indonesia dan negara di seluruh dunia sedang berusaha pulih dari ganasnya virus Covid-19 yang mendadak viral dua tahun belakangan ini.

Semua aspek mengalami kemunduran, tidak hanya pendidikan dan sosial budaya saja, terlebih dari aspek ekonomi. Ganasnya kemunduran ekonomi membuat hampir semua lapisan masyarakat melarat.

Hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) pada 2020 mengemukakan, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir pada umumnya dalam keadaan merugi.

Oleh karenanya, instansi perusahaan memutar otak untuk menstabilkan perusahaannya agar tidak gulung tikar.

Beberapa di antaranya dapat bertahan, tetapi tidak sedikit juga instansi yang memutuskan menutup gerai. Seperti pada akhir Juli 2021, perusahaan Giant yang dinaungi PT Hero Supermarket Tbk ini terpaksa tutup. Terlebih, PT Matahari Department Store Tbk (LPFF) telah menutup 13 gerai Matahari di berbagai wilayah.

Kemudian, Menaker juga mencatat 17,8 persen perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Tersorot dengan jelas, dari hal yang sudah tampak terlihat, para pemangku kebijakan bersikeras menyelamatkan hidupnya sendiri. Hal tersebut membuat yang berkecukupan menjadi tak berdaya, yang kurang berkecukupan menjadi mati suri.

Kejahatan-kejahatan mulai merajalela. Dari yang masih masuk akal hingga yang bengisnya tak terdeteksi oleh akal dan pikiran. Upaya pemerintah memberikan bantuan, dihadang oleh beberapa kelompok untuk memakan dengan serakah hal yang bukan seharusnya diperuntukkan baginya.

Banyak dinasti bermunculan, tak lupa dengan gebyar korupsi yang harus ditempuh; “Lumayan, mumpung momentumnya pas!”. Seperti pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.

Hidup di negara yang hukumnya tumpul sangat menjadi peluang untuk beberapa orang yang sudah memiliki nama. Tanpa mengedepankan unsur kemanusiaan, semua habis diembat olehnya. Tak selaras, hukumannya tidak setimpal. Terlebih anehnya, banyak nama yang terjerat tetapi agenda setting dipergunakan dengan sempurna.

Sehari, dua hari, tiga hari, diberitakan dengan begitu hati-hati agar tidak mengubah esensi yang ada. Hari keempat, beritanya sudah ditutup-tutupi dan pintarnya membuat kontroversial dengan versi terbaru. “Orang masyarakat mudah digoyahkan, entar juga lupa” tahu-tahu sudah bebas dan berkeliaran.

Ya, beberapa orang mungkin akan sepakat. Tidak semua melek dengan politik, ada beberapa kelompok yang apatis, ada juga yang fanatik, dan variatif makanya dibutuhkan edukasi yang merata. Namun ketika sudah merata, akses mediatornya dibatasi dengan berbagai kebijakan baru, UU ITE contohnya.

Main aman, enggan dikritisi! Demokratis hanya untuk beberapa kelompok luhur. Rakyat hanya tinggal duduk manis dan menerima hasil yang telah disepakati. Akan sampai abad ke berapa Indonesia tertidur?

Tak ada yang lebih indah dari pada dianggap manusia oleh sang pemangku kebijakan. Manusia hanya sebagai label yang hendak diperbudak. Apakah masih belum puas? Akan dibuat seperti apa?

Mengurangi populasi manusia dengan cara yang lebih manusiawi tidak bisa dilakukan? Akal sehat dibeli dengan segepok selembar merah, apakah bisa hidup dengan tenang?

Mirisnya negeriku, semoga pemangku kebijakan cepat bangun dengan waras. Banyak rakyat yang butuh diperhatikan. Tidak usah berlagak tak acuh, menutup mata dan telinga.

Bagikan :
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments