JURNALPOSMEDIA.COM – Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel merupakan seorang politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus aktivis. Pada 22 Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
K3 sendiri merupakan serangkaian upaya untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja serta lingkungan kerja agar tetap aman, sehat, dan selamat. Namun dalam kasus ini, Immanuel Ebenezer diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan jasa K3 dengan cara menaikkan tarif sertifikasi dari biaya resmi sebesar Rp257 ratus ribu menjadi Rp6 juta. Kebijakan ilegal tersebut dinilai sangat memberatkan pekerja, bahkan nilainya bisa mencapai lebih dari dua kali lipat upah minimum regional (UMR). Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial yang signifikan serta beban tambahan yang berat.
Dilansir dari CNBC Indonesia, setelah ditetapkan sebagai tersangka Immanuel Ebenezer sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Presiden beserta jajarannya menegaskan tidak akan memberikan amnesti kepada pelaku korupsi.
“Berkenaan dengan perkembangan kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer, yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Bapak Presiden baru saja menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” demikian pernyataan resmi pada Jumat (22/08/2025) malam.
Kasus ini menyoroti besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat akibat pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan selama enam tahun terakhir, dengan dugaan aliran dana ilegal mencapai Rp81 miliar. Dari jumlah tersebut, Immanuel Ebenezer diduga menerima keuntungan sekitar Rp3 miliar serta sebuah motor Ducati.
Dikutip dari BBC News Indonesia, Timboel Siregar menyebut buruknya pengelolaan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai “masalah klasik” yang tak kunjung dibenahi. Hal ini menyebabkan jumlah kecelakaan kerja meningkat dalam enam tahun terakhir. Kondisi semakin parah ketika pekerja yang tidak membayar pungutan ilegal perusahaan jasa K3 dipersulit, diperlambat, bahkan ditolak pengajuan sertifikatnya.
Hingga saat ini, perkembangan kasus Immanuel Ebenezer berjalan cepat. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025, ia resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut atas kasus korupsi ini.
