JURNALPOSMEDIA.COM– Sosialisasi pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa (BAWASLUM) digelar di Sekretariat Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) UIN Bandung pada Selasa (07/04/2026). Kegiatan ini melibatkan ketua dan perwakilan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F). Agenda tersebut menjadi langkah awal penataan sistem pemilu mahasiswa yang lebih transparan dan akuntabel.
Sosialisasi ini tidak hanya memaparkan teknis pembentukan KPUM dan BAWASLUM. Panitia juga membahas persoalan mendasar dalam tata kelola demokrasi kampus. Proses seleksi calon penyelenggara meliputi tahap administrasi, uji pemahaman kepemiluan, dan penilaian integritas kepemimpinan.
Ketua Umum SEMA-U UIN Bandung, Rival Zidni Ariziq, menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka. Ia menyebut setiap tahapan seleksi disusun dengan indikator yang jelas dan terukur.
“Mahasiswa yang ingin terlibat di KPUM dan BAWASLUM dapat mendaftarkan diri. Kami akan menyeleksi berkas dan melakukan wawancara dengan indicator penilaian secara objektif,” ujar Rival saat diwawancarai Jurnalposmedia pada Selasa (07/04/2026).
Sosialisasi pembentukan KPUM dan BAWASLUM yang digelar setelah mengalami penundaan sejak Februari menunjukkan bahwa proses perencanaan masih membutuhkan penyesuaian. Agenda yang semula dijadwalkan lebih awal harus diundur karena keterbatasan kehadiran Senat Fakultas serta beririsan dengan momentum Ramadan dan libur Lebaran.
Pembentukan KPUM dan BAWASLUM menjadi bagian penting dalam mempersiapkan demokrasi kampus. Kedua lembaga ini berperan dalam rangkaian Musyawarah Tertinggi (MUSTI) dan Musyawarah Mahasiswa (MUSMA). Oleh karena itu, kesiapan penyelenggara menjadi perhatian utama.
Perwakilan SEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Parhan Abdul Aziz, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini merupakan respons atas kritik yang sebelumnya disampaikan.
“Kami dari SEMA FEBI mengapresiasi dengan diadakannya sosialisasi, ini jawaban dari gugatan yang telah kami luncurkan terhadap SEMA U dan terbukti bahwa proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Parhan juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan mahasiswa. Ia menilai tanpa pembenahan yang serius, proses yang berjalan dapat melemahkan legitimasi organisasi mahasiswa. Menurutnya, peningkatan kesadaran mahasiswa menjadi tekanan bagi penyelenggara untuk lebih transparan.
Ia juga menilai meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap dinamika organisasi menjadi tekanan tersendiri bagi penyelenggara. Hal ini menurutnya, menuntut adanya proses MUSTI dan MUSMA yang tidak hanya prosedural, tetapi juga mampu menjawab ekspektasi publik mahasiswa.
Sosialisasi KPUM dan BAWASLUM menjadi awal perbaikan demokrasi kampus, namun masih menyisakan sejumlah catatan terkait transparansi, kesiapan, dan kepercayaan mahasiswa menjelang MUSTI dan MUSMA.
