JURNALPOSMEDIA.COM- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu (22/7/2026). Pelantikan tersebut menandai dimulainya pembentukan URI sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan calon pemimpin bagi instansi pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah menyebut URI akan menjadi bagian dari sistem pendidikan kepemimpinan nasional yang terintegrasi. Lembaga tersebut dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kepemimpinan, penguasaan teknologi, serta kesiapan mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintahan maupun BUMN.
Mengutip dari Antara, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyebut Universitas Republik Indonesia (URI) akan berfokus pada penguatan pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) guna mendukung pengembangan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai bagian dari pengembangannya, pemerintah berencana mendirikan 10 Kampus Unggulan Garuda yang berada di bawah koordinasi Universitas Republik Indonesia. Kampus-kampus tersebut diharapkan menjadi pusat pendidikan bagi generasi muda berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dilansir dari Kompas.com, URI didirikan untuk menjadi lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan. URI juga akan menangani tiga institusi, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pemerintah juga memberikan peran baru kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jika sebelumnya LAN berfokus pada pembinaan aparatur sipil negara (ASN), kini lembaga tersebut juga akan bertugas melakukan pembinaan terhadap calon pegawai BUMN sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik dan perusahaan milik negara.
Pembentukan URI menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang terintegrasi, mulai dari sekolah unggulan hingga pendidikan tinggi dan pelatihan aparatur. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan teknologi, serta kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa depan
