JURNALPOSMEDIA.COM – Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menjabat sejak Oktober 2019 dan telah meluncurkan berbagai kebijakan pendidikan. Namun, beberapa kritikus berpendapat, menteri pendidikan tidak sepenuhnya memahami kondisi pendidikan di Indonesia saat ini.
Berdasarkan keterangan dari salah seorang politikus sekaligus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024, Anita Jacoba menyatakan, masih banyak guru-guru daerah terpencil masih belum menerima anggaran atau tunjangan.
“Nggak usah tambah anggaran, kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat, karena memang ini kenyataannya di lapangan masih banyak guru-guru di daerah terpencil masih belum menerima tunjangannya,” ungkapnya saat rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek RI), dikutip dari TVR Parlemen.
Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga sentil menteri pendidikan.
“Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah jarang ke kantor,” ujarnya, dikutip dari unggahan video pidato melalui akun TikTok@jendela_indonesia_.
Lebih lanjut, Jusuf berharap agar tidak salah memilih menteri pendidikan serta perbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia.
“Untuk pemerintah yang akan datang tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan, jadi bukan hanya anggaran yang diperbaiki tetapi orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki,” ujarnya.
Pertama, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengganti ujian nasional (UN) dengan penilaian kemampuan minimal dan tes kepribadian.
Namun, kebijakan tersebut kontroversial karena beberapa pihak menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya memahami kompleksitas pendidikan di Indonesia.
Selain itu, kebijakan kebebasan belajar juga menghadapi tantangan besar, termasuk masalah biaya sekolah dan akses internet siswa.
Di tengah pandemi Covid-19, beberapa universitas kesulitan menyediakan tagihan listrik dan internet. Hal ini mendorong Komite Eksekutif Mahasiswa (BEM) memanggil audiensi untuk membahas keringanan biaya pendidikan dan dukungan logistik.
Kritikus juga mengatakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak sepenuhnya memahami kondisi pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal.
Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan sering kali tidak memenuhi kebutuhan pendidikan dasar di wilayah tersebut.
Seorang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang sering menjadi relawan ke tempat-tempat pelosok, Rifki Ramadhan mengungkapkan pendapatnya terhadap berita yang tengah diperbincangkan hingga saat ini.
“Rifki sebagai relawan Rumah Mengajar yang di mana di setiap bulannya pasti ada kegiatan mengajar ke pelosok kecil, campur aduk rasanya pas tau semenjak menterinya Pak Nadiem, keadaan pendidikan di Indonesia khususnya di pelosok-pelosok kecil semakin memburuk, contohnya, tidak ada perbaikan mobilitas dari rumah warga ke sekolah, sampai nyawa menjadi taruhannya karena setiap hari harus melewati jalanan curam dan terjal, tidak ada tunjangan bagi guru-guru di pelosok kecil, tidak ada perbaikan fasilitas dan masih banyak lagi, istilahnya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin,” pungkasnya saat diwawancarai Jurnalposmedia, Jumat (13/9/2024).
Selain itu, Mahasiswa UIN Bandung, Rindi Antika berpendapat dan memberikan harapannya.
“Harapannya semoga pendidikan untuk Indonesia ke depannyabisa lebih baik lagi dan terkhusus untuk menteri, jadi menteri-menteri yang menjabat di pendidikan itu punya track record yang sesuai dibutuhkan buat memperbaiki pendidikan di Indonesia selanjutnya,” ucapnya.
Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memenangkan penghargaan internasional seperti Asia of the Year 2016 dari The Straits Times.
Namun, kajian yang lebih mendalam terhadap kebijakan pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan di Indonesia terpenuhi.
Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam menghadapi situasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya teratasi.
Evaluasi yang lebih mendalam dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan benar-benar memahami dan memenuhi kebutuhan pendidikan Indonesia.
