JURNALPOSMEDIA.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mencatat peretasan terkait nonton bareng (Nobar) film dokumenter End Game, yang menceritakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instagram WatchDoc diretas dan diganti emailnya dua kali pada tanggal 6 Juni 2021. Sehingga tidak bisa dipulihkan dan baru bisa kembali pada tanggal 8 Juni 2021.
Pada hari yang sama Twitter WatchDoc juga diretas tetapi berhasil diambil kembali.
Peretasan Terhadap Gawai Panitia, Pemantik, dan Mahasiswa
Anggota Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Pontianak, Kalimantan Barat mengalami upaya peretasan, food bombing, dan penyebaran data pribadi (doxing). Hingga teror digital berupa telpon (robocall) dari nomor tidak dikenal.
Satu orang yang mengalami food bombing melalui layanan aplikasi mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Karena terpaksa membayar empat “pesanan palsu” makanan ke alamatnya secara berturut-turut.
Padahal, aplikasi tersebut sudah tidak dipakai sejak 2020 lalu. Peretas juga memesan angkutan melalui aplikasi online, tetapi dibatalkan oleh pengemudi.
Upaya peretasan terus dialaminya melalui nomor WhatsApp yang tertera sebagai narahubung Nobar dan diskusi film End Game.
Satu orang lagi yang menjadi narahubung Nobar film dan diskusi mengalami robocall. Puluhan nomor tak dikenal terus bergantian menghubunginya.
Sedangkan, anggota Gertak Kalbar sebagai moderator diskusi mengalami upaya peretasan dan robocall.
Mereka mendapati permintaan One Time Password (OTP) melalui pesan singkat (SMS) dan telpon, sebagai indikasi upaya mengambil alih akun. Hal ini terjadi secara berulang kali hingga Sabtu (5/6/2021).
Upaya lain yang dilakukan peneror adalah menghubungi melalui panggilan telpon dan pesan singkat (SMS) dengan nomor tidak dikenal.
Bahkan dua pemantik diskusi, anggota Gertak Kalbar dan dosen IAIN Pontianak terus mendapati robocall mulai sebelum, saat, hingga setelah Nobar film.
Orang tua satu di antara dua pemantik mendapat bombing promo melalui smartphone.
Postingan Fri di take down Instagram. Pada tanggal 4 Juni 2021, akun Instagram Fri mendapatkan notifikasi dari pihak Instagram bahwa “Postingan Anda Melanggar Panduan Komunitas Kami”.
Adapun konten yang dibagikan yaitu terkait advokasi pelemahan KPK yang diposting pada 30 Mei 2021 pukul 20.32 WIB.
Postingan tersebut dihapus dengan anggapan mengandung unsur kekerasan dan hasutan.
Postingan tersebut diangkat dari akun (@trashex.syndicate). Akan tetapi, postingan di akun tersebut tidak di take down oleh Instagram.
Hal serupa menimpa akun Bangsa Mahasiswa saat memposting film End Game.
Akun Instagram Tempodotco juga mengalami percobaan pengambilalihan selama dua hari berturut-turut yaitu pada tanggal 7-8 Juni 2021.
Peretasan juga dialami peserta aksi Aliansi BEM Samarinda dalam menyikapi pelemahan KPK yang terstruktur dan sistematis.
Aksi tersebut dimulai dengan infografis, lalu pengiriman WhatsApp serentak Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur. Aksi media serentak serta pemasangan twibbon juga aksi massa di DPRD Kaltim.
Tuntutan mahasiswa adalah menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK dengan narasi besar ‘’COPOT KETUA KPK’’.
Pasca pelaksanaan aksi tersebut dua orang peserta aksi diretas. Satu orang akun Instagram dan WhatsApp diretas dan sampai saat ini belum bisa digunakan.
Akun tersebut juga mengirim video tak senonoh pada kontak yang terdaftar.
Seorang lagi diancam untuk diganggu keluarganya dan diminta menghapus twibbon mahasiswa. Sampai berakhir dengan diretasnya akun orang tua mahasiswa tersebut.
Akibat peretasan tersebut korban mengalami kerugian ekonomi, hilangnya keamanan pribadi dan privasi termasuk keluarga serta terganggu komunikasinya.
Pola Serangan Peretas Terhadap Film End Game
Berdasarkan kejadian di atas terlihat pola atau modus peretas di antaranya sebagai berikut.
- Peretasan untuk mengambil alih,
- Peretasan untuk menteror baik secara ekonomi maupun fisik,
- Peretasan untuk mempermalukan, dan
- Laporan massal kepada platform sehingga postingan di take down.
Modus tersebut bertujuan mengganggu penyebaran gagasan dalam film End Game dan menyurutkan dukungan untuk melawan serangan balik koruptor melalui pemberhentian pegawai KPK.
Dengan demikian, pelaku peretasan berasal dari kelompok yang memiiliki motif yang sama dengan yang memberhentikan pegawai KPK.
Begitu terang benderang motif pelaku yang terlihat dari kesamaan target sasaran dan modus. Yang mencederai nalar dan berjalannya negara hukum Indonesia.
Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi
Oleh sebab itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuntut hal-hal sebagai berikut.
1. Pengungkapan segera dari kejadian-kejadian tersebut.
2. Akuntabilitas terhadap seluruh platform media sosial yang menjadi medium penyerangan terhadap hak-hak digital.
Mengeluarkan laporan transparansi terhadap pengambilan keputusan atas mekanisme report dan take down konten yang dianggap melanggar Panduan Komunitas (Community Guiedlines) atau merupakan permintaan dari pemerintah.
Termasuk transparansi mengenai penggunaan fitur Sponsored Content yang digunakan untuk akun instansi pemerintah.
Hal ini ditujukan untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Di luar kepentingan penegakan hukum dan memastikan bahwa sosial media tetap menjadi platform untuk menyuarakan nilai demokrasi.
3. Klarifikasi dan pertanggungjawaban platform tentang peretasan serta penurunan materi kampanye yang tidak memenuhi ketentuan larangan.
Jakarta, 9 Juni 2021
- Aksi Kamisan Kaltim,
- Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law
- Aliansi BEM se-Undip
- Aliansi BEM Seluruh Indonesia
- Aliansi BEM Univ. Brawijaya
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
- Amnesty International Indonesia
- Bangsa Mahasiswa
- BEM Esa Unggul
- BEM Fakultas Peternakan Unpad
- BEM FH UNHAS
- BEM FH UPNVJ
- BEM Fisip Unmul
- BEM KM YARSI
- BEM STHI Jentera
- BEM Universitas Indonesia
- BEM UNSIL
- Bersihkan Indonesia
- CALS
- ELSAM
- Enter Nusantara
- Equality for Humanity
- Fraksi Rakyat Indonesia
- GAK LPT
- Garda Tipikor FH UNHAS
- Greenpeace
- Indonesia Corruption Watch
- JATAM Kaltim
- Jurnalis Perempuan Khatulistiwa
- KIKA
- LBH Bali
- LBH Bandar Lampung
- LBH Bandung
- LBH Makassar
- LBH Manado
- LBH Medan
- LBH Padang
- LBH Palangkaraya
- LBH Palembang
- LBH Palembang
- LBH Pekanbaru
- LBH Pos Malang
- LBH Semarang
- LBH Surabya
- LBH Yogyakarta
- LKBHMI Ciputat
- Paramadina Public Policy Institute (PPPI)
- Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional
- PSHK
- Public Virtue Research Institute
- Pukat UGM
- PUSaKO FH UNAND
- Safenet
- SAKSI FH Unmul
- Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk)
- Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia
- Transparency International Indonesia
- Trend Asia
- YLBHI
Sumber: Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi