JURNALPOSMEDIA.COM – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus 20 tahun reformasi, mahasiswa UIN Bandung menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/5/2017).
Aksi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari perwakilan Oganisasi Mahasiswa (Ormawa) tersebut menuntut pemerintah menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia seperti beberapa waktu terakhir diantaranya politik identitas serta aksi radikalisme maupun terorisme.
Kordinator Aksi Damai Mahasiswa UIN Bandung Acep Jamaludin, dalam orasinya menyinggung dua hal. Pertama masalah politik identitas dan radikalisme terorisme, dan yang kedua mengenai pelanggaran HAM yang kerap terjadi.
“Intinya ada dua hal yang kita bawa. Politik identitas dan radikalisme terorisme. Baik itu menyentuh di ranah nasional maupun lokal. Intinya itu bagaimana negara. terutama DPR sebagai lembaga legislatif mampu membuat aturan yang sistematis dan dapat memberantas terorisme, korupsi dan lain sebagainya,” katanya.
Secara bergantian para mahasiswa dari perwakilan pengurus Ormawa menyampaikan orasi politiknya. Selain itu, mahasiswa juga turut menyampaikan duka cita atas pengeboman yang terjadi di rumah ibadah umat Kristiani Surabaya.
Aksi damai ini diselemuti dengan bakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah dan kondisi Indonesia saat ini. Dalam jalannya aksi tidak ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian, terlihat hanya beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar gerbang Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi.
Lebih lanjut Acep mengungkapkan harapannya, mewakili mahasiswa mereka berharap pemerintah khususnya DPRD Jawa Barat mampu mententramkan rakyat Jawa Barat dengan menjalankan fungsi legislasi dan fungsi budgeting yang sesuai dengan aturan dan bisa diterima masyarakat.
“Kami juga menuntut pemerintah bertindak tegas dalam penuntasan masalah HAM di Indonesia yang tak pernah tuntas dan politik identitas. Kami tidak mau Jawa Barat menjadi kacau karena politik seperti yang terjadi di Jakarta. Kami menolak itu. Kami juga menolak negarawan menggunakan politik identitas dengan agama,” pungkas Acep.