JURNALPOSMEDIA.COM – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung Raya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (15/6/2026). Mereka menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang (UU) Polri, serta persoalan lapangan kerja yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Rismawati Putri, mengatakan aksi tersebut berangkat dari keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, peserta aksi memiliki latar belakang persoalan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk mendorong perbaikan kondisi masyarakat.
“Setiap peserta aksi memiliki keresahan yang berbeda-beda, tetapi kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan kondisi yang lebih baik,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia di lokasi aksi, Senin (15/6/2026)
Rismawati menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian mahasiswa. Ia menilai, besarnya anggaran MBG perlu diimbangi dengan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan efektivitas pelaksanaannya.
“Program tersebut menyerap anggaran yang sangat besar. Padahal masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan prioritas pendanaan,” katanya.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum terselesaikan. Mereka menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Bandung, Nurman Salihuddin, mengatakan tingginya angka pengangguran, termasuk dari kalangan lulusan perguruan tinggi, menjadi salah satu persoalan yang perlu diprioritaskan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat seharusnya mendapat perhatian lebih besar.
“Masih banyak persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan, seperti tingginya angka pengangguran, termasuk pengangguran terdidik dari kalangan lulusan perguruan tinggi,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia, Senin (15/6/2026)
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti revisi UU Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat dan berdampak terhadap kehidupan demokrasi. Nurman mengatakan terdapat sejumlah pasal yang menjadi perhatian mahasiswa, salah satunya Pasal 19A.
“Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pasal 19A yang dinilai memberikan kewenangan lebih besar kepada kepolisian melalui peraturan internal,” katanya.
Mahasiswa UIN Bandung, Abdul Rahman Muhammad Abdul Malik Albar, turut menyampaikan kritik terhadap perluasan peran aparat di ranah sipil. Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan TNI dan Polri perlu dikaji secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Salah satu tuntutan yang kami bawa adalah penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membuka ruang munculnya kembali praktik-praktik yang menyerupai Orde Baru,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia, Senin (15/6/2026)
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan publik. Mereka juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, dan demokrasi yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat.
