JURNALPOSMEDIA.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Barat gelar aksi sebagai bentuk kritik pada Jokowi dan kekhawatiran akan kepemimpinan Prabowo. Aksi ini dilakukan di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (18/10/2024).
Aksi yang bertajuk “Hakimi Jokowi dan Ultimatum Prabowo” ini dilakukan sebagai bentuk kecaman atas Jokowi menjelang akhir masa jabatannya dan juga menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi kepemimpinan Prabowo di masa yang akan datang.
Koordinator Lapangan Aksi dan Presiden Mahasiwa Unisba, Muhammad Ramdan menjelaskan bahwa aksi ini bukan lagi sekadar evaluasi terhadap Jokowi, tetapi bentuk penghakiman terhadap janji-janji yang dianggap tidak ditepati pada masa jabatannya.
“Yang pertama adalah kita melihat bahwa kondisi hari ini sudah bukan lagi kita bicara terkait evaluasi, maka dari itu tajuk yang dibesarkannya bukan lagi bicara terkait evaluasi, tapi Hakimi dan Adili serta Orde Baru Menanti,” ujar Ramdan ketika diwawancarai oleh Jurnalposmedia, Jumat (18/10/2024).
Ia menambahkan bahwa Jokowi telah gagal menuntaskan masalah masa lalu dan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tidak mencapai target.
“Nah, ini yang kami highlight adalah bicara terkait hakimi. Jokowi sudah melanggar dan janji-janjinya yang pertama dia ingin menuntaskan segala bentuk permasalahan di masa lalu, namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya, maka hari ini kita akan mengultimatum, yang dia jawantahkan oleh bagaimana mengadili dan menghakimi atas kemarahan kami melihat janji-janjinya. Progresivitas Jokowi bahkan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Jokowi tidak sampai target,” tuturnya.
Selain itu, Ramdan juga menyoroti kekhawatiran mahasiswa terhadap Prabowo yang memiliki latar belakang militer.
“Kami ada ketakutan ketika yang menjabat ini memiliki basic militer, kami pikir bahwasannya yang memiliki basic militer menjabat sebuah negara tidak akan melakukan tindakan-tindakan atau karakter-karakter demokratis,” tambahnya.
Ramdan menegaskan bahwa aksi ini adalah ungkapan kemarahan mahasiswa terhadap kebijakan Jokowi, termasuk terkait dugaan nepotisme dalam pencalonan Gibran, yang disebutnya sebagai “anak haram konstitusi.”
Salah satu peserta aksi yang juga Mahasiswa Unisba Fadel Alibasyah Nadhif Islamy, juga menjelaskan alasannya ikut serta dalam aksi ini.
“Alasan kami menuntut atas dasar apa? Atas dasar ketika sebenarnya Jokowi ini adalah presiden yang baik-baik saja. Cuman ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan,” cakap Fadel.
Ia mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2023 yang menetapkan batas usia pencalonan kepala daerah di bawah 40 tahun, yang menurutnya merupakan bentuk nepotisme dan keputusan sepihak tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.
Fadel yakin bahwa aksi ini akan memberikan dampak pada pemerintah.
“Dalam ilmu hukum itu dijelaskan ada yang namanya aksi dan reaksi. Ketika kita berdemo ini tidak semua orang berdemo, pasti ada dampaknya,” kata Fadel.
Ia berharap bahwa aksi ini dapat membuat pemerintah introspeksi dan lebih memperhatikan hak-hak rakyat kecil. Harapan lain yang diungkapkan Fadel adalah agar aksi ini mampu memperkuat demokrasi di Indonesia, sehingga suara rakyat kecil dapat lebih didengar.
Aksi ini, yang melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Barat, merupakan awal dari rangkaian aksi dan konsolidasi yang direncanakan menjelang pelantikan presiden mendatang. Pesan utama yang disampaikan oleh para demonstran adalah untuk mengingatkan masyarakat akan buruknya kepemimpinan Jokowi dan potensi ancaman demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo.
