JURNALPOSMEDIA.COM —Aliansi Rakyat Bersatu menggelar aksi terkait jalur afirmasi penerimaan peserta didik baru di depan gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (21/06/2017). Massa aksi terdiri dari para orang tua murid yang merasa dirugikan dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan yang tiba-tiba merubah sistem yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 16 tahun 2017.
Terdapat enam tuntutan yang diajukan oleh massa aksi kepada kepala dinas pendidikan dan juga komisi V DPRD Jawa Barat, salah satunya meminta kepala dinas pendidikan merubah keputusannya dan mengembalikan jalur pendaftaran online agar terlihat lebih transparan.
Salah satu orang tua murid, Atik bercerita kepada awak media saat meminta kepastian mengenai nasib pendidikan anaknya ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ia tidak mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hal yang diresahkannya. “Katanya mereka hanya mengikuti sistem dan sisanya pihak sekolah yang mengurus, sedangkan dari pihak sekolah swasta belum apa-apa udah harus bayar,” ujarnya.
Menanggapi banyaknya keluhan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadidi menjawab keluhan-keluhan tersebut. Dia menyampaikan berbagai jalan lain agar anak-anak masyarakat yang belum mendapatkan kepastian bisa tetap bersekolah.
“Pemerintah juga punya kebijakan, yang tidak masuk ke negeri akan disalurkan ke sekolah swasta. Saya menjamin bapak ibu yang anaknya bersekolah di swasta Insya Allah akan dibebasbiayakan. Dan jika sekolah swasta tersebut masih menagih pembayaran, saya akan bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut Hadidi mengatakan jika sekolah swasta sudah tidak menerima siswa baru karena kuota penerimaan sudah penuh, pemerintah menjanjikan akan membuka Sekolah Menengah Terbuka. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat Insya Allah akan membuka sekolah menengah terbuka, sama seperti universitas terbuka. Itu negeri, terakreditasi, dan diakui oleh menteri,” jelasnya.
Meskipun begitu, tidak semua rakyat percaya dengan apa yang dikatakan Ahmad Hadidi, mereka meragukan dan takut akan ’di bontang-banting’ oleh pihak sekolah. Untuk meyakinkan masyarakat, Hadidi menandatangani surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa masyarakat miskin bisa bersekolah gratis sekalipun sekolah swasta di depan seluruh massa aksi.
