JURNALPOSMEDIA.COM-Massa yang tergabung dalam Forum Demokratisasi Kampus (FDK) menggelar aksi di depan Gedung Rektorat UIN Bandung, Selasa (27/8/2019). Aksi tersebut bersamaan dengan jalannya kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Adapun aksi tersebut melatarbelakangi ketidakjelasan pengalihan fungsian mandataris penanggung jawab pelaksanaan PBAK 2019.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.30 siang hingga 14.30 WIB dengan memberikan tuntutan, sebagai berikut:
- Perbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru
- Perbaiki sistem informasi akademik UIN Bandung berbasis website dan libatkanlah mahasiswa
- Benahi dan perjelas sistem informasi akademik UIN Bandung
- Tingkatkan pelayanan publik akademik yang berkualitas
- Transparasikan SK pengalih fungsian mandataris penanggungjawab pelaksanaan PBAK 2019
- Benahi penempatan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru 2019
- Buka ruang demokrasi di kampus UIN Bandung
- Menuntut Rektor bertanggungjawab akan semua keboborokan dan kecacatan yang terjadi di UIN Bandung.
Demisioner wakil ketua Dema-U, Muhammad Dikri menjelaskan, pihaknya meminta ketransparansian dari pihak birokrat. Ataupun dari setiap penanggung jawab yang berhubungan dengan mahasiswa.
“Hal itu agar tidak menimbulkan sesuatu yang dampaknya negatif, karena dengan ketransparansian disetiap acara atau wacana. Terutama masalah dana dan pendataan akan mempermudah koordinasi antara mahasiswa dan pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut,” ungkapnya saat diwawancarai Jurnalposmedia.
Sebanyak 82 mahasiswa baru UIN Bandung yang keberatan atas UKT-nya yang terdata oleh pihak FDK. Tidak hanya permasalahan UKT, terdapat dua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang mendapatkan beasiswa tahfidz namun, tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya. Semua hal tersebut siap dipertanggungjawabkan atas data yang telah didapat oleh pihak FDK.
Berbeda halnya dengan salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Ahmad Dzikri. Ia mengungkapkan tidak seharusnya melakukan aksi demo, karena hal tersebut tidak pernah adanya gubrisan dari pihak rektorat.
“Kita semuakan mahasiswa UIN Bandung yang pasti orang Islam semua, kan bisa kirimkan perwakilan satu atau dua orang untuk menemui Rektor. Lalu, mendiskusikan apa yang menjadi masalah pada mahasiswa. Ini hanya membuang tenaga belaka dan tidak ada hasilnya,” ujarnya.
Namun, pihak FDK menginginkan peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa yang setiap tahunnya mengalami penurunan, terutama dalam wawasan keagamaannya itu sendiri. Pada saat penerimaan mahasiswa baru UIN Bandung melalui Ujian Mandiri (UM) yang menggunakan Computer Basic Test (CBT). Dimana tidak adanya tes baca tulis Al Quran untuk menyeleksi calon mahasiswa itu sendiri. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana terdapat test baca tulis Al Quran untuk memastikan kelayakan calon mahasiswa UIN Bandung.
“UKT itu merupakan masalah klasik sejak 2016. Setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, terlebih pada tahun 2018 yang asalnya terdapat 5 kategori menjadi 7 kategori golongan UKT. Tahun ini pun mengalami peningkatan lagi, walau tidak seperti tahun 2018,” ungkap Dikri.
Sebagai penutup Dikri mengatakan, hal itu merupakan stimulus, ia belum mengerahkan seluruhnya termasuk mahasiswa baru yang merasa keberatan atas UKT.
“Hari kamis nanti akan kami kerahkan semuanya dengan harapan akan terjadinya diskusi terbuka di luar. Agar semuanya lebih jelas dan mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.
