JURNALPOSMEDIA.COM – Menjelang hari kemerdekaan Indonesia, rumah produksi Perfiki Kreasindo merilis sebuah film animasi berjudul “Merah Putih One For All” pada 14 Agustus 2025. Namun sejak trailer animasi ini diluncurkan banyak warganet yang mengkritik animasi ini. Tak hanya itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun turut berkomentar terkait kualitas film ini.
Disutradarai oleh Endiarto dan diproduseri oleh Toto Soegriwo, film ini mengisahkan delapan anak dari berbagai latar budaya di Indonesia, seperti Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan keturunan Tionghoa. Mereka bersatu membentuk “Tim Merah Putih” untuk menemukan bendera merah putih yang hilang agar dapat digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 di desa mereka.
Isu yang paling menonjol adalah kualitas grafis visual yang dianggap rendah. Beberapa netizen menyoroti kualitas animasi yang dinilai belum selesai, meskipun film ini akan tayang di bioskop. Tak hanya itu salah satu akun YouTube Yono Jambul menyebutkan bahwa beberapa adegan menggunakan aset yang dibeli dari Daz3D, termasuk Street of Mumbai.
Anggaran produksi film ini disebut mencapai 6,7 miliar, sehingga menimbulkan pertanyaan soal sumber pendanaan film ini.
Dilansir dari detikpop.com, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar menegaskan bahwa pemerintah tidak mendanai film ini. Ia menjelaskan bahwa pihak Ekraf sempat menerima perwakilan tim produksi Perfiki Kreasindo untuk berdiskusi mengenai karakter dan trailer film, namun tidak ada urusan pendanaan sama sekali.
Merah Putih One for All merupakan bagian dari upaya pengembangan industri animasi Indonesia. Kualitas produksi dan penggunaan anggaran menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar film animasi lokal dapat terus berkembang dan bersaing di kancah internasional. Serta, perhatian yang tepat terhadap kualitas dan transparansi, industri animasi Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kebanggaan bangsa.
