JURNALPOSMEDIA.COM – Literasi menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang cerdas dan kritis. Namun, kenyataannya, minat baca dan tingkat literasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun perkembangan teknologi digital semakin pesat. Data dan laporan terbaru mengungkap fenomena menarik sekaligus menjadi peringatan bagi bangsa ini.
Dikutip dari komdigi.go.id, masyarakat Indonesia cenderung “malas baca namun cerewet di media sosial”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses informasi semakin mudah, masyarakat lebih memilih konsumsi informasi singkat dan instan tanpa mendalami isi bacaan secara kritis. Kondisi ini mengancam kualitas diskursus dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan yang matang.
Pada data tersebut terdapat 2 fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan rendahnya literasi. Pertama, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan Indonesia menjadi negara dengan urutan kedua dari bawah terhadap literasi dunia dan juga minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen yang berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca.
Selain itu, Indonesia menjadi peringkat ke-60 dari 61 negara tentang minat baca yang berdasarkan riset World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu.
Kedua, masyarakat Indonesia menduduki urutan ke-5 dunia terbanyak kepemilikan gawai dan menurut Lembaga Riset Digital Marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang.
Di sisi lain, laporan Indeks Maturity Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencatat peningkatan skor kecakapan digital Indonesia ke angka 44,53. Hal ini menandakan kemajuan dalam kecakapan digital masyarakat yang dapat membuka peluang besar untuk meningkatkan literasi digital yang selaras dengan literasi baca tulis tradisional. Pendidikan dan program literasi yang menggabungkan teknologi bisa memaksimalkan potensi generasi muda agar tidak hanya menjadi konsumen pasif media digital, tetapi juga pembaca aktif dan kritis.
Namun, kecakapan digital masyarakat Indonesia ternyata tidak merata. Menurut data yang dikutip dari gemapos.id pada 2025 mengungkapkan bahwa angka literasi di beberapa provinsi masih sangat rendah. Ini menunjukkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya minat baca sebagaimana diulas oleh Kalla Institute yang menyatakan bahwa faktor utama penyebab rendahnya literasi adalah kurangnya kebiasaan membaca, kurangnya ketersediaan bahan bacaan yang menarik, serta pengaruh kemajuan teknologi yang lebih mendorong konsumsi media sosial daripada membaca buku.
Salah satu contoh adanya disinformasi dari dampak kurangnya literasi, yaitu yang dikutip dari media sosial (Instagram) @cekfakta.ri terdapat postingan yang diunggah dari sebuah akun @bisakerjacom yang berisikan konten Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Food & Beverage, Sektor Jasa, Sektor Industri Sektor Pertanian, Digital & Creative, Informasi & Komunikasi, Logistik & Transportasi dan Pariwisata.
Namun faktanya, BKP tidak membuka lowongan kerja dengan posisi yang dimaksud. Tetapi, akun instagram @bakom.ri menampilkan informasi terkait Program Pemagangan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan penempatan di perusahaan-perusahaan mitra magang, bukan di Badan Komunikasi Pemerintah.
Rendahnya literasi merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi, namun bukan hal yang tidak dapat diatasi. Peran semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, media, hingga pemerintah, sangat vital untuk menumbuhkan budaya literasi yang kuat dan menyebar merata di seluruh Indonesia. Memadukan kecakapan digital dengan kemampuan literasi konvensional adalah strategi yang menjanjikan di era teknologi ini.
Jika tidak segera ditangani dengan serius dan terukur, Indonesia bisa menghadapi risiko stagnasi kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuan sosial, ekonomi, dan politik negara. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan pondasi utama pembangunan bangsa yang berdaya saing dan demokratis.
