JURNALPOSMEDIA.COM – Kasus keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya memicu kritik dari masyarakat. Program yang seharusnya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik justru menimbulkan kekhawatiran terhadap standar keamanan pangan dan pengawasan pelaksanaannya.
Melansir kompas.com, sekitar 200 siswa dari beberapa sekolah di Surabaya mengalami mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan MBG. Pemerintah daerah bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab utama kejadian tersebut, sementara para korban segera mendapatkan penanganan medis.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan program MBG masih belum berjalan maksimal. Lemahnya standar keamanan pangan dapat menyebabkan makanan yang dikonsumsi siswa tidak lagi layak dan aman. Padahal, program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan peserta didik sehingga setiap tahap penyediaan makanan seharusnya diawasi secara ketat.
Pengawasan tidak hanya dilakukan saat makanan akan dibagikan, tetapi juga sejak proses pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian. Kelalaian pada satu tahap saja dapat berdampak besar terhadap kesehatan siswa. Hal ini membuktikan bahwa kualitas makanan dalam program pemerintah tidak boleh dianggap sekadar formalitas
Selain berdampak pada kesehatan, kasus ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surabaya, ratusan siswa sempat mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG. Kondisi tersebut membuat orang tua dan pihak sekolah merasa khawatir terhadap keamanan makanan yang diberikan kepada peserta didik. Masyarakat tentu berharap Program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, bukan justru memunculkan rasa cemas.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Pemeriksaan kualitas makanan harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya setelah muncul korban. Pengamat kebijakan publik juga menilai, bahwa pengawasan dalam program pangan sekolah harus dilakukan sejak tahap pemilihan bahan baku hingga proses distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga. Selain itu, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan penyedia makanan serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai.
Kasus keracunan siswa dalam Program MBG di Surabaya menjadi peringatan bahwa keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Jika pengawasan masih lemah dan standar keamanan pangan tidak diperketat, kejadian serupa berpotensi kembali terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan semakin menurun.
