JURNALPOSMEDIA.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar gelar kegiatan ‘Sosialisasi Pencegahan Kekerasan melalui Satuan Pendidikan Ramah Anak demi Jabar Istimewa’ di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa (27/5/2025).
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan pendidikan dalam mencegah kekerasan serta membangun lingkungan sekolah yang lebih ramah anak. Acara ini juga mengedepankan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
Kepala DP3AKB Jabar, Siska Gerfianti menekankan, dengan populasi anak di Jawa Barat yang menyentuh angka 15 juta, penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) menjadi sangat mendesak.
“Jumlah anak di Jabar menyentuh angka 15 juta jiwa dan sebanyak 15 persen anak memerlukan perhatian khusus. Melihat fenomena saat ini kekerasan banyak terjadi di lingkungan sekolah, urgensi utama saat ini untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi di lingkungan sekolah, karena dengan menerapkan SRA akan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi semua anak,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia melalui direct message Instragram pada Selasa (27/5/2025).
Kegiatan yang juga disiarkan secara daring melalui Zoom dan YouTube ini menghadirkan ratusan peserta dari berbagai lapisan, termasuk perwakilan satuan pendidikan SMA, SMK, SLB, Madrasah, serta kantor Kementrian Agama dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Sebagai penguat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang membahas berbagai aspek penting dalam pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
Mulai dari pemaparan kerangka regulasi dan landasan hukum oleh Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), Nahar. Dilanjutkan dengan penekanan pada pentingnya budaya sekolah yang berorientasi pada hak anak oleh Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP), Yanti Sriyulianti, hingga menghadirkan perspektif dari Praktisi Kesehatan Masyarakat, yaitu Sanding M. Bayu.
Ketua Perkumpulan KerLiP, Yanti Sriyulianti menyebutkan, komitmen pimpinan sekolah dan partisipasi aktif anak adalah kunci agar SRA tidak hanya menjadi label formalitas.
“Pimpinan perlu membuka ruang agar terjadi dialog saling belajar bagaimana SRA ini bisa diterapkan. Anak-anak juga harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program di sekolah,” jelasnya diwawancarai.
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Syarif Hidayatulloh, Asep Rahmat menyampaikan antusiasmenya untuk mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip ramah anak di sekolahnya.
“Langkah awal sudah kami ambil dengan membuat matriks dan persiapan agar kita bisa melangkah lebih maju lagi,” jelasnya.
Kegiatan ini mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berdaya, adil, dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan struktural dan kultural.
