JURNALPOSMEDIA.COM – Gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 berujung pada ultimatum keras dari masyarakat. Publik memberi waktu 7 hari hingga 5 September 2025 bagi DPR dan pemerintah untuk merespons aspirasi yang terus bergema di jalanan maupun media sosial.
Menurut laporan TimeNews, aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja DPR dan pemerintah yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat. Sementara itu, Tribun Jogja dan REQNews juga mengabarkan bahwa daftar tuntutan rakyat yang viral di media sosial sudah dirangkum menjadi 12 poin utama, dengan tenggat waktu 5 September 2025. Hal senada diperkuat oleh KlikPendidikan, yang menyoroti aspek kesejahteraan guru serta reformasi kepolisian sebagai bagian dari desakan publik.
Setidaknya ada 12 tuntutan utama yang disuarakan masyarakat:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset
Segera sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama penyitaan harta hasil kejahatan.
2. Turunkan Gaji dan Tunjangan DPR
Turunkan gaji dan tunjangan DPR, dengan pembatasan take-home pay (jumlah gaji bersih yang sebenarnya diterima karyawan setelah dikurangi semua potongan) maksimal lima kali UMR.
3. Tetapkan KPI (Key Performance Indicator)
Tetapkan KPI (Key Performance Indicator) atau target kerja yang terukur untuk anggota DPR, evaluasi berkala, pecat jika gagal memenuhi target.
4. Reformasi DPR
- Audit secara transparan melalui badan independen terhadap anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun per tahun.
- Laporan penyerapan anggaran disampaikan kepada publik minimal setiap bulan.
- Rampingkan jumlah anggota DPR dan pangkas semua anggaran yang tidak urgen bagi rakyat.
- Tolak mantan napi korupsi menjadi anggota DPR atau pengurus BUMN.
- Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan, seperti:
1) Pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
2) Sistem pengawalan khusus,
3) Transportasi dinas berlebihan (cukup transportasi umum gratis),
4) Pensiun seumur hidup hanya dengan satu periode jabatan.
- Kedepannya: KPK wajib meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Semua sidang dan rapat DPR disiarkan live secara transparan kepada masyarakat.
5. Audit BUMN
Audit menyeluruh BUMN secara berkala untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran.
6. Batalkan Rencana Kenaikan Pajak
Tolak kebijakan kenaikan pajak yang membebani masyarakat kecil.
7. Bebaskan Pihak yang Ditangkap
Masyarakat juga menuntut pembebasan seluruh demonstran yang ditahan dalam aksi demonstrasi 25-29 Agustus 2025.
8. Kesejahteraan Guru
Berikan gaji dan tunjangan layak bagi guru, mengingat peran sentral mereka dalam pendidikan nasional.
9. Reformasi Kepolisian
Polisi dituntut bekerja profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan elit politik.
10. Kasus Affan Kurniawan
Usut tuntas kasus kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang diduga syarat ketidakadilan.
11. Copot Anggota DPR yang Menghina Rakyat
DPR yang dianggap melecehkan atau menghina rakyat harus dicopot dan diproses hukum.
12. Reformasi Syarat Anggota DPR
DPR tetap penting dalam demokrasi Indonesia, tetapi harus diperbarui dengan aturan ketat. Usulan syarat:
- Pendidikan minimal S1 atau setara, agar anggota legislatif memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan analisis yang memadai.
- Kemampuan bahasa asing yang terukur, misalnya dengan standar TOEFL minimal 500. Hal ini penting karena anggota DPR juga berperan mewakili rakyat di tingkat internasional. Selain itu, mereka dituntut memiliki keterampilan public speaking yang baik dan cerdas.
- Latar belakang pendidikan atau pengalaman harus sesuai dengan komisi yang ditempati, sehingga anggota DPR benar-benar memahami bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Partai politik perlu melakukan uji kapabilitas layaknya rekrutmen PNS atau BUMN, termasuk tes potensi intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), hingga daya tahan menghadapi tekanan (AQ).
Menurut TimeNews, rakyat dengan tegas menyatakan, “Rakyat memberi ultimatum tujuh hari. Bila tidak dipenuhi, aksi akan berlanjut.”
