JURNALPOSMEDIA.COM – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU-M) Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Bandung, menyelenggarakan uji publik calon ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Dema-FDK) secara hybrid, Kamis (17/2/2022).
Wakil Dekan III, Dadan Suherdiana, Bendahara Umum FDK, Masrur Rosyidin, pengurus Dema dan Sema-FDK, Ketua Himpunan Jurusan (HMJ), serta beberapa mahasiswa FDK turut menghadiri acara tersebut.
Acara dimulai dengan kedua calon kandidat yang memaparkan visi dan misinya, yang dimulai dari paslon no. 1, yaitu mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Riko Saputra dan dilanjutkan paslon no.2, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Muhamad Ilham Alhusairy.
Riko Saputra menyampaikan, secara garis besar visinya ingin mewujudkan Dema-FDK yang aktif, sinergis, kolaboratif, dan inovatif dengan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Dari visi dan misi yang saya sampaikan, tujuannya adalah untuk memberikan pemanfaatan merata kepada seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi,” tuturnya.
Sementara itu, Muhamad Ilham Alhusairy menyampaikan, visinya mengacu pada transformasi Dema-FDK berkreasi demi terwujudnya mahasiswa Fidkom yang unggul, berprestasi, kompetitif, responsif, adaptif, dan bersinergi dengan misi yang bertujuan membangun eksponsif untuk menunjukan FDK UIN Bandung secara aktif mampu memancarkan energi positif dalam mengembangkan kultur budaya yang unggul.
“Melihat peluang positif yang ada pada kekuatan peluang, potensi minat, dan bakat yang ada di masing-masing jurusan itu harus diangkat dengan cara ngasih peluang, apresiasi, dan solusi dalam bentuk camp atau karantina kumpul bersama,” jelasnya.
Tanggapan datang dari ketua Dema-FDK, Muhammad Ahyani, ia menilai visi dan misi yang disampaikan kedua paslon belum begitu sistematis dan kurang terstruktur, karena topik pembahasan yang dibahas terlalu luas dan terkesan tidak konsisten.
“Saya belum bisa mengambil poin intinya, karena pembahasannya terlalu melebar. Sehingga ini bisa menjadikan landasan rekan-rekan untuk merevisi ulang dalam pelaksanaan pemilihan dan melakukannya semaksimal mungkin, tetapi tidak mengurangi asas-asas kedewasaan,” pungkasnya.
