JURNALPOSMEDIA.COM- Setelah aksi demo yang dilakukan mahasiswa pada 11 dan 14 April 2022 lalu di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jawa Barat, menurut dosen ekonomi UIN Bandung, Dadang Mesiah, setiap terdapat disabilitas pasti ada pengaruhnya.
Dari sisi perekonomian, sejauh mana inflasi itu dan sebesar apa pengaruh mikro dan makronya, hal tersebutlah yang direspon oleh presiden.
“Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, berpengaruh kehilangan 34 triliun ekspor minyak goreng. Pada inflasi mungkin presiden merespons dari isu terkait pohon sawit banyak, tetapi tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya kepada Jurnalposmedia, Senin (25/4/2022).
Dadang juga menuturkan, mahasiswa itu penting menjaga pola negara. Ia percaya bahwa mahasiswa adalah suara Tuhan atau suara murni dari keresahan masyarakat.
“Mahasiswa menjaga idealisme jangan mau ditunggangi, mahasiswa tidak berpartai, makhluk akademik, belum masuk ke ruang politik praktis. Sepanjang moral, saat oposisi hari ini mengeklaim tidak membuat negara kita lebih baik apalagi pengelola negara,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan, pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, presiden telah mengimbau para pabrik minyak agar tidak menimbun atau memainkan harganya. Tetap saja dari sisi pengusaha, mereka juga kehilangan banyak keuntungan.
“Sesekali pemerintah berpihak pada masyarakat bukan pada perusahaan, tetapi saya kira ekspor akan dibuka lagi karena pengusaha jumlahnya sedikit, warga lebih banyak,” ungkapnya.
Pandangan lain juga hadir dari dosen politik UIN Bandung, Asep Sahid Gatara, ia menjelaskan, bermula dari DPR yang memiliki komitmen untuk tidak melanjutkan penundaan pemilu pada 2024. Namun, isu mengenai Presiden Jokowi akan memperpanjang jabatannya selama tiga periode menjadi polemik, sehingga mahasiswa melakukan penolakan dengan aksi demo.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kenaikan harga BBM yang beberapa hari ini harganya terus melonjak.
“Pemilu atau adanya penambahan tiga periode menjadi kode kalau itu yang satu payung yang sangat bersaing dengan nyarinya peristiwa pengeroyokan. Semua tentang pengeroyokan media sosial, sementara tuntutan mahasiswa atau masyarakat,” ungkapnya kepada Jurnalposmedia, Rabu (20/4/2022).
Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak bisa melakukan perpanjangan masa jabatannya yang dihasilkan beberapa pihak sistematis dan masif. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945.
“Beberapa isu besar dari belakangan ini bertentangan dengan konstitusi formasi.Tentunya juga semangat demokrasi adalah tiga dolar harga penundaan pemilu atau menambah tiga periode itu bertentangan dengan demokrasi,” pungkasnya.
