JURNALPOSMEDIA.COM – Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial, seperti RUU KUHP, RUU Pertahanan, dan RUU Permasyarakatan. Masyarakat juga mendesak agar UU Perampasan Aset Koruptor segera disahkan.
Kemarahan publik juga dipicu oleh gaji serta tunjangan DPR yang terus membengkak, namun kenyataannya kinerja mereka dinilai tidak memuaskan bahkan sering kali mengecewakan masyarakat. Selain itu, kemarahan publik pun semakin memuncak karena beberapa anggota DPR dianggap mengolok-olok dan menghina publik dengan sebutan “tolol.”
Pemerintah serta DPR pada saat ini mengambil langkah untuk menunda pembahasan RUU yang menuai polemik. Baru-baru ini Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan tunjangan serta fasilitas anggota DPR. Namun, apakah langkah ini benar-benar tulus atau hanya strategi “cuci tangan” untuk meredam amarah rakyat?
Pencabutan tunjangan ini seringkali menjadi strategi elite politik sebagai pengalihan isu penting, seperti RUU yang bermasalah dan pengesahan UU Perampasan Aset, tidak lagi menjadi sorotan masyarakat. Ini hanya solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya bukan pada tunjangan, melainkan pada proses pembuatan undang-undang yang tidak transparan dan mengabaikan suara rakyat.
Alih-alih hanya mencabut tunjangan serta fasilitas untuk meredakan situasi, seharusnya DPR lebih serius dengan membuka diskusi publik yang lebih luas, mendengarkan kritik, dan meninjau ulang RUU yang bermasalah.
Jika RUU tersebut cacat dan merugikan masyarakat, langkah terbaiknya yaitu membatalkannya, bukan sekedar menunda. Menunda hanya akan membuat kemarahan rakyat memuncak di kemudian hari dan berpotensi meledak lebih besar di kemudian hari.
