JURNALPOSMEDIA.COM- Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 resmi dibuka oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Bandung pada Selasa, (6/6/2023).
Namun, kali ini ada yang berbeda dengan sistem pendaftaran KKN 2023. Sistem yang diterapkan oleh LP2M sekarang, para mahasiswa dapat bebas memilih tempat KKN secara mandiri melalui website yang telah disediakan.
Kendati memiliki sistem yang berbeda, beberapa mahasiswa merasa sistem yang diterapkan oleh LP2M belum efektif. Realitasnya pada hari pertama server diketahui mengalami downtime.
Sistem yang belum siap ini mengakibatkan banyak permasalahan yang membuat mahasiswa resah.
Salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Muhammad Fauza Dulhaq, menjelaskan adanya beberapa kendala yang dialami ketika pendaftaran.
“Mulai dari server down, terlempar ke lokasi lain, bertabrakan dengan KKN kolaboratif, adanya anggota yang melebihi kuota prodi, ketidaksesuaian jumlah laki-laki dan perempuan, serta dilemparkan oleh sistem,” jelasnya pada Jurnalposmedia, Senin (12/6/2023)
Lebih lanjut ia juga menjelaskan dirinya merupakan mahasiswa yang terlempar ke kabupaten Subang di kecamatan dan desa yang tidak tertera dalam desain KKN.
“Satu desa itu tiga kelompok, dan baru ada dua kelompok di desa tersebut, makanya saya mengisi strip satu. Kemudian saya dilempar ke Subang di kecamatan dan desa yang tidak tertera di desain KKN,” tambahnya
Ia berharap sistem yang diterapkan oleh LP2M ini bisa dipersiapkan dengan matang sehingga tidak menimbulkan kekeliruan.
“Saya berharap sistem ini dipersiapkan lebih matang lagi, agar tidak ada kekeliruan dalam sistem, tempat, sosialisasi, dan tidak mengawang-ngawang,” jelasnya.
Menanggapi permasalahan terkait pendaftaran KKN, Kepala Pusat (Kapus) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LP2M, Aep Kusnawan, mengatakan sistem yang diterapkan merupakan hasil evaluasi dari KKN sebelumnya.
Ia mengatakan masalah pengelompokan menjadi kendala utama.
“Dari sejak pendaftaran awal sampai KKN berlangsung, permasalahan pengelompokan itu enggak beres-beres. Dari sanalah kami memikirkan perlunya evaluasi. Sehingga untuk mengurangi keterlibatan, maka kita percayakan pada sistem yang ada di PTIPD,” jelasnya saat ditemui Jurnalposmedia, Senin (12/6/2023)
Diketahui masalah pengelompokan ini, di tahun sebelumnya pernah ditetapkan langsung oleh LP2M. Namun, ternyata mendapatkan protes dan usulan perpindahan, maka sekarang dialihkanlah ke sistem.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencari solusi terkait permasalahan KKN.
1. Pihak LP2M akan mempelajari terlebih dahulu terkait permasalahan yang ada.
2. Setelah dipelajari pihak LP2M akan melakukan perbaikan dimana letak kejanggalannya.
3. Pihak LP2M akan mempertimbangkan keluhan dari para mahasiswa.
“Jika hasil analisa memungkinkan masih bisa terakomodir dan sifatnya lebih tidak memungkinkan karena kuota terbatas, maka keputusan itu akan diambil karena KKN harus tetap berjalan,” tuturnya.
Selain itu ia juga menjelaskan penetapan kelompok KKN itu sendiri belum pasti, mengingat penetapan akan ditentukan sesuai dengan jadwal.
“Jadi ini baru gambaran saja, gambaran proses penetapannya nanti ada di tanggal penetapan peserta KKN. Kalau sekarang sudah punya gambaran mau merancang dan mengadakan pendekatan itu silakan saja, tapi ingat penetapan itu nanti,” jelasnya.
Ia berharap semua mahasiswa bisa melaksanakan KKN dengan baik sampai selesai pada waktunya.
“Mudah-mudahan teman-teman semua bisa melaksanakan KKN dengan baik dan bisa menyelesaikan kuliah dengan SKS yang sedikit ini,” pungkasnya.
Waahhh kerenn