JURNALPOSMEDIA.COM – Tujuh Ormas besar di Bandung dan LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tengah Imah Jawa Barat gelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kamis (11/7/2024). Aksi ini digelar untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap tidak adil.
Pihak Tengah Imah mengajukan tujuh poin tuntutan terkait kebijakan PPDB yang secara garis besar meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk memperbaiki sistem PPBD akibat banyaknya kecurangan dari peserta yang didiskualifikasi pada tahun ini.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sekaligus koordinasi aksi, Mohamad Mashur menyerukan, aksi ini bertujuan untuk mengubah sistem dunia pendidikan yang dianggap tidak ada kemajuan.
“Agenda aksi hari ini yang terdiri dari gabungan organisasi masyarakat dan LSM tujuannya bagaimana mengubah sistem dunia pendidikan. Ini bukan kemajuan ini kemunduran,” serun Mashur di sela aksi, Kamis (11/7/2024).
Pewakilan Organisasi Masyarakat (Ormas), Ambu Kemuning juga menyerukan, demonstrasi ini bertujuan menuntut pemerintah memperbaiki sistem PPDB dan tidak sembarangan membatalkan kelulusan calon peserta didik yang sudah diterima.
“Jadi ini bentuk protes tentang PPDB biar tidak sembarangan anulir calon peserta didik yang udah keterima,” katanya.
Ambu mengungkapkan, demonstran masih menantikan tanggapan dari pemerintah mengenai isu yang mereka sampaikan, diharapkan juga keputusan dari pihak terkait segera diberikan.
“Kami masih menunggu keputusan ini, makannya kami masih di sini. Mungkin kalau tidak ada keputusan beberapa hari kemudian kita datang lagi,” ujar Ambu.
Salah satu peserta aksi, Neni Nur Aeni menyatakan, perencanaan demonstrasi ini sudah direncanakan sejak lama, merespons keluhan dari banyak orang tua murid mengenai PPDB yang dinilai menyulitkan.
“Aksi ini direncanakan dari jauh hari karena banyak orang tua murid yang mengeluh ke ormas dan LSM tentang PPDB ini,” ungkapnya.
Terakhir, Neni berharap setelah aksi ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menegakkan keadilan dan membuat kebijakan yang lebih baik terkait PPDB.
“Semoga setelah aksi ini dilakukan, keadilan ditegakkan. Bagi yang rumahnya dekat dengan sekolah bisa keterima. Tidak adil jika yang punya uang namun jarak rumahnya jauh dan keterima, sedangkan yang rumahnya dekat dari sekolah dan punya uang tidak bisa apa-apa,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan disertai oleh berbagai orasi dari perwakilan ormas dan LSM yang terlibat. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan dalam sistem pendidikan di Jawa Barat.
