JURNALPOSMEDIA.COM – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi turun ke jalan dalam aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang diinisiasi oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Bandung dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya.
Mereka menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan serta kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil, termasuk buruh migran dan petani.
Pendidikan Semakin Mahal, Akses Semakin Sulit
Salah satu orator dari FMN UPI dalam aksi ini, Ainur Mardiah, menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 10% yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak langsung pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang berpotensi membuat banyak mahasiswa kesulitan melanjutkan pendidikan.
“Dampak dari pemotongan anggaran pendidikan itu maka UKT mahasiswa akan melonjak tinggi drastis. Sementara di sisi lain upah dari orang tua kita itu kan tidak naik, hanya naik 6,5% kemarin maka akan terjadi ketimpangan antara pengeluaran dan pemasukan dan itu yang mengakibatkan kawan-kawan kita kedepannya itu bakalan banyak yang berhenti kuliah,” ujar Ainur ketika diwawancarai Jurnalposmedia pada, Senin (17/2/2025).
Salah satu peserta aksi, Muhammad Pramudya, mahasiswa UPI yang turut serta dalam aksi, menambahkan bahwa pemotongan anggaran ini juga berdampak pada kesejahteraan dosen, termasuk pencairan tunjangan kinerja yang tertunda.
“Bukan karena sisi dari mahasiswa saja, tapi dari sisi dari dosen juga. Karena dosen juga terkena imbasnya dari pencairan ASN yang ditunda-tunda dan juga pencairan tunjangan kinerja yang selalu ditunda,” tegasnya.
Buruh Migran dan Petani Terus Tertindas
Selain pendidikan, isu buruh migran juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Ainur menyoroti kondisi buruh migran yang kerap mengalami eksploitasi dan kekerasan.
“Mereka ditindas dibantai gitu bahkan ada yang hidungnya patah, telinganya udah hilang dan segala macam itu tidak mendapatkan keadilan. Tapi sampai saat ini perlindungan terhadap buruh migran itu belum ada masih belum jelas gitu,” katanya.
Ia juga menyinggung ketimpangan ekonomi di pedesaan yang masih dikuasai tuan tanah, sehingga petani miskin kesulitan memperoleh hak-haknya. Menurutnya, solusi utama adalah dengan mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional.
Konsolidasi dan Aksi Lanjutan
Para demonstran menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Mereka berencana untuk terus melakukan konsolidasi dan mengorganisir massa dari berbagai sektor, termasuk buruh dan petani, untuk mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran agar memenuhi tuntutan mereka.
“Kita akan tetap berusaha untuk turun ke jalan dan menghimpun dari segala sektor karena ini melibatkan segala sektor baik buruh, dari buruh, dari petani dan pemuda mahasiswa khususnya seperti itu,” tegas Ainur.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri BEM FISIP UNPAS, Rangga Rizky Maulana menegaskan bahwa aksi ini telah dikaji secara akademik dan dikonsolidasikan di berbagai fakultas sebelum digelar. Salah satu tuntutan yang diberikan dari pihak UNPAS tentang pemotongan anggaran pendidikan dan juga mengenai isu gas LPG.
“Mungkin salah satunya ya terkait pemotongan dana pendidikan dan juga LPG, gas LPG dan lain-lain yang mungkin tadi sudah dibacakan oleh Menteri dan juga Presiden,” ungkapnya.
Menyoroti Kebijakan Pemerintah
Para peserta aksi juga mengkritisi kebijakan Prabowo-Gibran yang berencana mengalokasikan Rp365 triliun untuk 15 megaproyek. Menurut mereka, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah pendidikan dan kesehatan, bukan proyek infrastruktur yang dianggap ambisius namun tidak realistis.
“Kita banyak PR yang sebelumnya belum diselesaikan dari kepemerintahan Joko Widodo. Mulai dari IKN, mulai dari pendidikan sendiri yang mungkin sampai sekarang belum efektif dalam segi pengajaran. Harus diprioritaskan sama pemerintah. Yang pertama, jelas pendidikan, yang kedua adalah yang menjadi prioritas itu adalah kesehatan,” ujar Pramudya.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini dan memastikan suara mereka didengar oleh pemerintah.
