JURNALPOSMEDIA.COM – Industri perhotelan baru saja mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19, namun kini harus kembali dihadapkan pada tantangan baru. Dengan keluarnya surat edaran dari Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 mengenai “Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024”.
Dari salah satu isi surat tersebut, Sri Mulyani meminta Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas yang dapat dihemat, dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
Hal tersebut juga ditegaskan pada Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 22 Januari lalu, yang mengatur terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan adanya surat edaran serta Inpres tersebut menyebabkan beberapa dampak yang dirasakan oleh berbagai sektor kehidupan, salah satunya pada sektor pariwisata, khususnya perhotelan.
Pendapatan terbesar perhotelan selama ini berasal dari Kementrian/Lembaga Negara yang melakukan perjalanan dinas yang berdampak pada turunnya omzet/pendapatan hotel sehingga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal dibeberapa hotel. Dari PHK tersebut tentunya membuat perekonomian di Indonesia menjadi semakin menurun, terlebih pada saat ini nilai mata uang Rupiah sedang menurun.
Selain berdampak pada pendapatan dan PHK, hal tersebut juga turut berdampak pada UMKM yang bekerja sama dengan pihak hotel. Permintaan barang dari pihak hotel pun, yang sebelumnya sering dilakukan, seiring berjalanannya waktu mulai menurun. Tentunya hal tersebut berimbas kepada pendapatan UMKM, dengan efek terburuknya pada pemutusan kontrak kerja sama yang nanti juga akan berimbas menjadi gulung tikar dari pihak hotel.
