JURNALPOSMEDIA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah direncanakan akan diperluas ke lingkungan perguruan tinggi pada 2026. Program ini sebelumnya difokuskan bagi siswa sekolah, namun kini sejumlah kampus mulai dilibatkan dalam pengembangan sistem pelayanan gizi, riset pangan, hingga penyediaan fasilitas pendukung program. Rencana masuknya MBG ke kampus memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan mahasiswa hingga kritik terkait prioritas dan kesiapan pelaksanaannya.
Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program tersebut. Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah menyampaikan bahwa kampus dapat berkontribusi melalui penelitian, inovasi, dan pengawasan sistem pemenuhan gizi. Dilansir Suara.com, ia menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi tetap harus sejalan dengan fungsi utama kampus sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Institut Teknologi Bandung. Berdasarkan laporan Detik. com, kampus tersebut siap mendukung program MBG melalui pengembangan prototipe Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan perguruan tinggi dinilai dapat membantu pemerintah dalam menciptakan sistem distribusi makanan yang lebih efektif dan terukur.
Selain menjadi program bantuan pangan, MBG juga dipandang sebagai peluang pengembangan riset di bidang kesehatan dan ketahanan pangan. Universitas Hasanuddin bahkan mulai mengembangkan dapur MBG sebagai pusat inovasi pangan dan penelitian gizi. Berdasarkan informasi dari Herald Sulsel, program tersebut melibatkan akademisi lintas fakultas untuk mengawasi kualitas makanan dan mengembangkan sistem pelayanan gizi yang lebih baik.
Di sisi lain, rencana masuknya MBG ke kampus juga menuai kritik dari sejumlah mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa perguruan tinggi menilai pemerintah perlu lebih memprioritaskan persoalan biaya pendidikan dibanding penyediaan makan gratis di kampus. Mereka menyoroti masih tingginya uang kuliah tunggal (UKT) serta keterbatasan akses pendidikan bagi sebagian mahasiswa.
Berdasarkan pemberitaan Babel Insight, BEM Institut Pertanian Bogor menilai pembangunan fasilitas MBG di lingkungan kampus perlu dikaji secara matang agar tidak mengganggu fungsi pendidikan. Mereka juga meminta adanya transparansi anggaran serta kejelasan mekanisme pelaksanaan program.
Sementara itu, beberapa pihak menilai program MBG dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kehadiran makanan bergizi di lingkungan kampus dianggap berpotensi membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan nutrisi selama menjalani aktivitas akademik yang padat. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan fasilitas, kualitas makanan, dan sistem distribusi yang diterapkan di setiap kampus.
Pengamat pendidikan juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG di perguruan tinggi memerlukan koordinasi yang matang antara pemerintah dan institusi pendidikan. Kampus dinilai tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan program, tetapi juga sebagai pengawas agar kebijakan berjalan sesuai tujuan dan tidak mengganggu kegiatan akademik mahasiswa.
Dengan munculnya dukungan sekaligus kritik dari berbagai pihak, rencana pelaksanaan MBG di kampus masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan. Pemerintah diharapkan mampu merancang sistem yang tepat agar program tersebut dapat berjalan efektif serta benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa tanpa mengesampingkan persoalan pendidikan lainnya.
