JURNALPOSMEDIA.COM – Gelombang kerusuhan yang belakangan terjadi tak bisa dilihat semata sebagai ekspresi spontan rakyat. Aktivis Ferry Irwandi menegaskan kekacauan tersebut bukan dimulai oleh mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil yang berunjuk rasa dengan tulus. Ada pihak lain yang berkepentingan, sengaja memanfaatkan momentum protes untuk menciptakan situasi tak terkendali.
Skenarionya jelas: kerusuhan dijadikan alat legitimasi untuk penetapan status darurat militer. Dengan status itu, pemerintah atau oknum berkuasa bisa memperluas kendali, termasuk melakukan tindakan represif hingga penyitaan aset dengan dalih keamanan negara. Stabilitas dipakai sebagai alasan untuk mengokohkan kekuasaan.
Namun, di tengah kekhawatiran publik, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa isu skenario darurat militer sangat keliru dan jauh dari kenyataan. TNI, kata dia, bekerja taat konstitusi, hanya memberi bantuan pada Polri jika diminta, dan tidak punya agenda untuk mengambil alih pengamanan. Bantahan ini penting, karena menjadi sinyal bahwa lembaga pertahanan ingin meredam keresahan masyarakat.
Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan. Bantahan TNI bisa meredakan ketegangan, tapi pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa potensi manipulasi situasi selalu terbuka. Justru di sinilah peran publik semakin penting: tidak terjebak provokasi, tidak larut dalam disinformasi, dan tetap menjaga solidaritas.
Dalam setiap situasi protes, terdapat dua arus. Pertama, suara tulus masyarakat yang menuntut keadilan. Kedua, upaya pihak tertentu yang menyusupkan provokasi. Pola ini juga diingatkan oleh penulis Raditya Dika dalam unggahannya di Instagram. Menurutnya, protes rakyat kerap dipelintir melalui aksi provokatif agar dicap anarkis.
Bentuk provokasi itu beragam: isu etnis dan agama dipakai untuk melemahkan solidaritas horizontal; seruan penjarahan dan perusakan sengaja diciptakan agar gerakan dicap kriminal; sementara disinformasi dilemparkan lewat pesan berantai yang memicu emosi, bukan logika. Jika masyarakat terprovokasi, tiga konsekuensi serius akan terjadi: delegitimasi gerakan, kriminalisasi massal, dan retaknya kohesi sosial hingga berubah menjadi konflik “rakyat melawan rakyat.”
Di balik layar, buzzer berperan sebagai mesin propaganda. Akun-akun anonim menyebar fitnah, melakukan doxing, menyerang individu kritis, dan membangun narasi palsu demi menciptakan “cipta kondisi”. Publik diarahkan untuk percaya bahwa gerakan rakyat adalah ancaman negara.
Namun tanggung jawab bukan hanya ada pada masyarakat. Pemerintah dan institusi negara juga wajib berbenah. DPR memang sudah membatalkan rencana kenaikan tunjangan, langkah yang patut diapresiasi. Tetapi anggota dewan yang bermasalah sebaiknya mundur, dan DPR harus membuktikan keberpihakannya pada rakyat. Polri pun perlu mereformasi diri. Kasus penganiayaan pengemudi ojek online adalah kesalahan fatal yang harus direspons dengan pertanggungjawaban pimpinan. Proses hukum mesti transparan, dan rekrutmen aparat harus mengutamakan kompetensi, bukan gaya.
Dalam kondisi genting, perlawanan paling efektif bukanlah kekerasan, melainkan kesadaran. Rakyat harus kritis pada setiap informasi, memperkuat solidaritas, mengendalikan emosi, dan menyingkirkan provokator. Dengan begitu, skenario darurat militer, betapapun telah dibantah oleh TNI, tidak akan pernah menemukan pijakan.
Di sinilah tantangan sebenarnya: keberanian untuk tetap waras di tengah hiruk pikuk provokasi. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir elite. Apabila masyarakat mampu bersatu, mengedepankan nalar sehat, dan menolak jebakan kekerasan, maka skenario darurat militer hanya akan menjadi wacana kosong. Justru dari kesadaran inilah lahir demokrasi yang lebih matang, demokrasi yang tak mudah dibajak oleh kepentingan sesaat.
