JURNALPOSMEDIA.COM–Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Se-tanah Papua (Imasepa) dan Solidaritas Peduli kemanusian berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019). Aksi ‘Solidaritas Untuk Papua’ dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur.
Kolonialisme, imprealisme, militarisme dan kapitalisme merupakan akar dari persoalan Bangsa West Papua. Rasisme adalah impikasi logis dari faktor diatas kejadian yang berada di Surabaya, Malang , Semarang dan Makassar. Puncak dari diskriminasi rasial yang dilakukan guna melancarkan kolonialisme di bumi West Papua.
Hal tersebut jelas bukan yang pertama kali dialami mahasiswa Papua yang selalu mendapatkan tindakan rasis dan diskriminasi. Beberapa tahun terakhir, ketika mahasiwa Papua memakai ruang-ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi selalu mendapatkan intimidasi. Selain itu, tindakan represif oleh Ormas maupun aparat negara.
Salah seorang pegiat aksi, Wiliam menyampaikan dalam konteks Papua yang di angkat kali ini berharap capaian utama yaitu memberikan hak politik bagi rakyat papua. Adapun, tidak adanya diskriminasi terhadap rakyat Papua.
“Pencapaian utama kita adalah memberikan hak politik terhadap rakyat Papua, kemudian hapus diskriminasi rasial. Lalu, gender dan segala diskriminasi yang dapat menjatuhkan derajat manusia itu sendiri,” ungkapnya kepada Jurnalposmedia.
Sementara itu, masyarakat Papua belum bisa menyimpulkan tentang kasus ini. Alasannya, karena adanya pemblokiran akses internet di Papua yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Menyebabkan masyarakat papua yang berada di luar papua kehilangan informasi tentang perkembangan yang sekarang terjadi di Papua.
Dalam aksi ini, demonstran menyebutkan pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah yang terjadi saat ini adalah pemerintah Jokowi. Hal tersebut karena mereka membiarkan organisasi-organisasi masyarakat reaksioner sehingga aparat negara sendiri yang melakukan aksi rasisme itu. Khususnya rakyat Papua yang berada di Pulau Jawa.
Menurut Wiliam kendala paling utama yang ada di rakyat papua adalah sistem kolonialisme yang di terapkan di Papua. Menghilangkan sistem kolonialisme adalah cara agar rasisme tidak terjadi lagi di Pemerintahan Indonesia
“Usaha apapun yang dilakukan selama sistem kolonialisme itu masih menjalar dalam sistem pemerintahan Indonesia terhadap Rakyat Papua maka diskriminasi rasisme akan tetap ada selama tidak dibereskan, jadi solusinya adalah memberikan hak politik terhadap kami adalah solusi yang paling demokratis” Tutup Wiliam
Mahasiswa perwakilan Front Mahasiswa Nasional (FMN), Prasetyo yang kerap disapa Prass angkat bicara mengenai aksi ini. Ia bersama FMN menyatakan sikap untuk bersolidaritas dan mendukung penuh secara moral atas terjadinya insiden yang menimpa kawan kawan Papua. Prass berharap pemerintah menjamin hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa Papua dalam menempuh Pendidikan di pulau Jawa.
“Rasisme ini menjadi tanggung jawab penuh rezim pemerintah dengan gagalnya menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua. Terlebih mereka sedang menempuh pendidikan di pulau jawa. Kami menginginkan pemerintahan untuk menjamin hak yang seharusnya didapatkan mahasiswa maupun masyarakat Papua,” pungkasnya.
