JURNALPOSMEDIA.COM – Dalam momentum peringatan Hari Bumi pada 22 April 2025, Koalisi Gerak SaBumi menggaungkan seruan keras untuk menyelamatkan rakyat dan alam Jawa Barat dari krisis ekologis yang kian parah.
WALHI Jawa Barat menyoroti bahwa pembangunan yang rakus dan tak berkeadilan menjadi biang keladi kerusakan ruang hidup warga di Tatar Pasundan.
Di balik geliat investasi yang fantastis – mencapai Rp251,1 triliun pada kuartal I 2024 dan Rp63,7 triliun pada kuartal II – tersimpan ancaman laten berupa degradasi lingkungan. Kawasan Puncak Bogor-Cianjur menjadi sorotan karena alih fungsi lahan demi kepentingan pariwisata, seperti yang dilakukan Hibisch Fantasy, memunculkan polemik politik dan pelanggaran tata ruang.
Tak hanya itu, Kawasan Bandung Utara (KBU) juga mengalami tekanan luar biasa. Data WALHI Jawa Barat mencatat sekitar 3.000 bangunan komersial berdiri di sana, dengan 30% di antaranya bermasalah secara hukum. Pemerintah dinilai kehilangan kekuatan untuk menegakkan Perda KBU 2016, menyebabkan terganggunya fungsi kawasan sebagai daerah resapan air dan pemicu banjir.
Masalah pengelolaan hutan pun tak kalah pelik. Skema KHDPK oleh Perum Perhutani dan lemahnya pelaksanaan reforma agraria membuat masyarakat adat dan petani lokal kehilangan hak atas tanahnya. Di Sumedang dan Bogor, konflik agraria mencuat akibat perampasan tanah oleh PTPN, yang disinyalir menjadi sarang mafia tanah.
Koalisi juga mengkritik lemahnya perlindungan kawasan konservasi dan karst. Aktivitas pertambangan dan konversi sempadan sungai menjadi area perumahan dan industri mengakibatkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bencana besar seperti banjir bandang di Jabodetabek.
Lebih parah lagi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan semakin dibungkam melalui UU Cipta Kerja. Ruang demokrasi direduksi menjadi formalitas belaka.
Sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong kerja sama dengan TNI AD dalam proyek infrastruktur, juga mendapat kritik tajam. Koalisi menilai pendekatan militeristik justru memperparah persoalan, seperti dalam kasus pengelolaan PLTU di Indramayu dan Cirebon yang menjadi penyumbang emisi besar serta pengelolaan sampah di Bandung yang hanya dibakar tanpa solusi berkelanjutan.
Di sisi lain, tambang-tambang ilegal yang baru dibongkar karena viral di media sosial menunjukkan lemahnya pengawasan birokrasi selama ini. Pemerintah dianggap lalai menyusun tata ruang dan tidak menjalankan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara serius.
Koalisi Gerak SaBumi menekankan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari drama politik atau konten viral semata. Melainkan dari kesungguhan mengakomodasi suara rakyat dan menegakkan keadilan ekologis.
“Publik perlu melihat, pemimpin yang berani tidak menjamin lingkungan bersih. Bersih dari permainan kepentingan dan kekalahan dalam mencoba mengakomodir suara masyarakat,” tegas WALHI Jawa Barat.
Dalam semangat Hari Bumi, masyarakat Jawa Barat diimbau untuk terus mengawasi dan mengontrol kebijakan lingkungan demi masa depan yang adil dan lestari.
