JURNALPOSMEDIA – Tagar #indonesiagelap tengah ramai disuarakan di platform X. Bersamaan dengan tagar yang digemborkan, aksi demo Indonesia gelap disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BEM SI yang datang ke kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/02/2025) lalu.
Tepat sehari yang lalu, postingan yang menggunakan tagar ini mencapai 806 ribu postingan. Tagar tersebut berisikan aksi yang menuntut perbaikan segera dalam kinerja pemerintah di berbagai sektor utama yang berdampak langsung ke masyarakat. Terdapat 5 tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi demo Indonesia Gelap.
Pertama, untuk meninjau kembali efesiensi alokasi anggaran, terutama di bidang pendidikan kesehatan dan sektor penting lainnya yang memengaruhi kesejahteraan publik. Tuntutan ini sudah ramai dibicarakan sejak 5 hari lalu (12/02/2025) di platform X dengan tagar #daruratpendidikan.
Kedua, menuntut agar gaji dan tunjangan dosen dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia dicairkan secara penuh tanpa ada penundaan atau pemotongan yang tidak adil. Dikutip dari akun tempodotco ratusan dosen melakukan unjuk rasa di dekat kantor kepresidenan Jakarta Pusat (02/02/2025). Para dosen menuntut pemerintah untuk membayar tunjangan kinerja yang belum dibayar dari tahun 2020 hingga tahun ini.
Ketiga, evaluasi program makanan bergizi gratis agar pemerintah mengawasi efektivitas program dan ketepatan sasarannya sehingga benar benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu akun di sosial media X membuat postingan yang diucapkan seorang pelajar yang melakukan demo di depan kantor Bupati Wamena, Papua.
“Alam telah menyediakan segalanya, kami mampu bertahan hidup tanpa campur tangan pemerintah, yang kami butuhkan pendidikan gratis!,” kata seorang pelajar dikutip dari akun X @jefry_wnd.
Keempat, tinjauan proyek berskala besar agar menilai ulang terhadap proyek proyek infrastuktur besar yang ‘tampaknya’ melayani kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat luas.
Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dikritik karena menelan anggaran ratusan triliun rupiah, sementara masih banyak daerah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.
Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa anggaran IKN belum ada karena seluruh anggarannya terkena blokir.
Kelima, implementasi kebijakan pro rakyat, pendemo menuntut pemerintah harus mencabut atau merevisi kebijakan yang secara tidak proporsional menguntungkan kaum elit menjadi sebaliknya yakni berfokus pada kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan publik.
