Satpam UIN SGD Bandung sedang menggelar audiensi dengan pihak rektorat terkait surat perjanjian dari PT Masadenta. Sampai saat ini Pihak Satpam sendiri belum mendapat penjelasan dari Pihak Rektorat maupun PT Masadenta, Kamis (09/02/2017). (Dini Fitrianti/Jurnalposmedia)
JURNALPOSMEDIA.COM – Petugas Satuan Pengamanan Kampus (Satpam) UIN SGD Bandung menggelar audiensi dengan pihak rektorat terkait kejelasan surat perjanjian yang telah diberikan PT Masadenta kepada Petugas Satpam, kegiatan audiensi ini berlangsung di depan Gedung Rektorat UIN SGD Bandung. Audiensi dengan pihak rektorat ini dirasa penting karena pihak satpam sendiri ingin mengetahui tentang kejelasan surat perjanjian tersebut sekaligus menuntut fasilitas yang akan diberikan oleh PT Masadenta.
Satpam UIN SGD Bandung menolak untuk menandatangani surat perjanjian yang telah diberikan PT Masadenta, karena surat perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan PT Masadenta kepada Pihak Satpam. Pihak Satpam merasa telah dibohongi dengan adanya surat perjanjian yang diberikan oleh PT Masadenta. Isi surat perjanjian tersebut memuat tentang nominal gaji yang akan diberikan, beserta fasilitas yang akan diperoleh oleh petugas satpam. Seperti yang tertera dalam surat perjanjian bahwa PT Masadenta telah memberikan fasilitas berupa sepatu, seragam PDL dan PDH lengkap dengan atribut-atributnya. Namun, pada kenyataannya petugas satpam hanya menerima seragam PDH saja.
Salah satu Petugas Satpam, Zulianto mengatakan bahwa gaji dan fasilitas yang diberikan oleh PT Masadenta sangat berbeda dengan apa yang telah tertera dalam surat perjanjian. “PT Masadenta siap untuk menggaji karyawannya nominalnya sekian dengan fasilitasnya sekian, dengan apa-apanya sekian tapi dalam konteks kejelasannya beda apa yang diberikan PT Masadenta kepada karyawan itu beda. Gaji sudah mulai beda, dari fasilitas yg diberikan jelas beda,” ujarnya.
Sementara itu salah satu Petugas Satpam yang enggan disebutkan namanya merasa bahwa ia dan rekannya sudah dibodohi oleh PT Masadenta. “Merasa security itu dibodohi, dibodohi kayak janji-janji dana kematian itu bohong, terus seperti BPJS, terus janjinya sarana dan prasarananya akan dilengkapi tapi kenyataannya gak dilengkapi semua, jika begini kerja security tidak akan stabil sebelum ada kejelasan dari pihak PT Masadenta,” pungkasnya.
