JURNALPOSMEDIA.COM – Ratusan mahasiswa dan warga Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada Kamis (20/3/2025). Aksi ini berfokus pada penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai memperkuat peran militer dalam ruang sipil.
Aksi yang berlangsung sejak siang ini diawali dengan upaya massa menaiki pagar gedung DPRD Jabar dan pelemparan bom molotov sebagai bentuk simbolik perlawanan. Massa kemudian melakukan pembacaan press release sebelum bergerak menuju persimpangan Taman Cikapayang dan kembali ke titik awal.
Perwakilan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Bandung Raya, Ainul Mardiyah, menjelaskan aksi ini merupakan bentuk protes atas disahkannya RUU TNI yang dianggap merugikan rakyat.
“Tujuan utama dari aksi kita hari ini adalah agar pemerintah segera mencabut RUU TNI. Undang-undang tersebut sangat merugikan kita bahkan cenderung anti-rakyat, serta disahkan tanpa adanya kesepakatan dari masyarakat terlebih dahulu,” ujar Ainul saat diwawancarai Jurnalposmedia pada Kamis (20/3/2025).
Lebih lanjut Ainul menyampaikan, harapan terhadap aksi ini, menegaskan bahwa perjuangan rakyat harus terus berlanjut.
“Saya tidak berharap pada negara ini, karena selama ini kebijakan mereka tidak pernah berpihak pada rakyat. Tapi saya berharap perjuangan rakyat terus bangkit, terus menyala, karena hanya dengan kekuatan rakyatlah perubahan bisa direbut,” pungkas Ainul.
Selain menyuarakan penolakan, massa aksi juga membawa 13 tuntutan konkret yang disampaikan dalam press release mereka.
Tuntutan tersebut meliputi pencabutan RUU TNI, perlawanan terhadap militerisme, pengembalian militer ke barak, pembubaran komando teritorial, pengadilan bagi jenderal pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk Prabowo, penarikan militer dari tanah Papua, penghapusan komponen cadangan, penghentian penggunaan buzzer oleh negara guna memecah belah rakyat, penolakan terhadap negara sebagai sumber masalah, penghentian dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pembubaran pengadilan militer agar narapidana militer diadili di pengadilan sipil, penghentian keterlibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil, serta penolakan militerisme melalui pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan peningkatan anggaran militer serta kepolisian yang berpotensi digunakan untuk merampas tanah rakyat.
Seorang mahasiswa UIN Bandung yang turut dalam aksi ini, Abdurahman Mohammed Abdulmalik Albarakati mengungkapkan sistem militer dalam ruang sipil adalah bentuk kemunduran demokrasi.
“Banyak polemik dalam RUU TNI ini, mulai dari proses pembahasannya yang terburu-buru. Kita tahu bahwa sistem di negara ini adalah demokrasi, maka seharusnya militer tidak boleh ikut campur dalam urusan sipil,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Jabar terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Para demonstran menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan aksi lanjutan.
