JURNALPOSMEDIA.COM – Setiap tahun, September selalu dikenang sebagai masa kelam pelanggaran kemanusiaan di Indonesia, bulan ini biasa disebut September Hitam. Hingga kini, keadilan bagi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) belum tercapai. Bukan hanya satu atau dua kasus, tetapi terdapat lima pelanggaran berat HAM yang terjadi secara beruntun di bulan tersebut.
Upaya “merawat ingatan” masih gencar dilakukan masyarakat khususnya mahasiswa di berbagai daerah. Menyuarakan keadilan masih menjadi tujuan utama, suara yang tak kunjung didengar justru menjadi pemicu utama hadirnya aksi “merawat ingatan” di setiap sudut negara. Tragedi tragis yang menimpa Nusantara di bulan September diantaranya dirangkum dari detik.com akan dibahas di bawah ini.
Sekelompok perwira militer yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menggulingkan Soekarno. Mereka memulai aksinya tepat tanggal 30 September pada 1965, enam jenderal bangsa diculik dan dibunuh secara tragis.
Akibatnya, pembantaian besar-besaran pada anggota PKI terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat ribuan hingga jutaan kematian khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
Kasus ini belum sepenuhnya tuntas, masih banyak pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Identitas dan motivasi sebenarnya masih belum terungkap. Banyak yang meyakini bahwa pihak luar terlibat dalam tragedi besar yang mengguncang Nusantara ini.
Munir, seorang advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dibunuh di udara saat dirinya menuju Universitas Utrech, Belanda untuk melanjutkan studinya. Tepat 13 hari sebelum pemilihan presiden putaran kedua, Munir ditemukan tewas dengan kandungan arsenik yang sangat tinggi di dalam tubuhnya.
Keterlibatan Munir dalam advokasi pelanggaran berat HAM memicu spekulasi tentang dalang di balik pembunuhannya. Tiga orang telah diadili, termasuk mantan pilot Garuda Pollycarpus Priyanto, dan eks pimpinan BIN Muchdi PR. Namun, dalang utama masih belum terungkap.
Terjadi tepat pada 13 September 1984, kejadian diawali ketika pasukan keamanan membubarkan pertemuan yang dihadiri oleh umat muslim yang tengah melaksanakan ibadah Salat Jumat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Insiden ini berujung pada kerusuhan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan cedera.
Peristiwa tragis ini mendapat perhatian nasional bahkan internasional dan memunculkan pertanyaan besar terkait kebijakan pemerintah dan tindakan aparat keamanan. Empat puluh tahun lalu sejak peristiwa tersebut, masa lalu harus menjadi catatan agar tidak terulang kembali.
Pada tanggal 24–28 September 1999, ribuan orang berkumpul di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta, dalam demonstrasi damai yang berubah menjadi tragedi besar. Para demonstran mengecam korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan sewenang-wenang aparat keamanan.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan ketidak adilan pemerintah yang dinilai mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan politik dan bisnis. Aksi memuncak pada 30 September 2019 ketika ribuan mahasiswa berkumpul di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka menuntut perubahan sejumlah undang-undang yang dianggap bermasalah saat itu.
Diantara undang-undang tersebut adalah RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU SDA dan membatalkan UU KPK, reformasi birokrasi, penuntasan pelanggaran HAM dan transparansi dalam pengelolaan negara, serta hentikan perusakan alam Indonesia.
Rentetan peristiwa kelam pada bulan September menjadi peristiwa yang selalu meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Rakyat #MenolakLupa, mempertanyakan kembali peran negara, memaksa negara memenuhi tanggung jawabnya.
