JURNALPOSMEDIA.COM – Penerapan sistem pembayaran parkir menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di beberapa daerah dan Mall di Kota Bandung menjadi langkah inovatif dalam mendukung digitalisasi layanan publik. QRIS, yang memungkinkan pembayaran melalui dompet digital, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Keunggulan Parkir dengan QRIS
Penggunaan QRIS dalam sistem parkir memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pembayaran digital mengurangi risiko kebocoran pendapatan karena semua transaksi tercatat secara digital. Hal ini tentu mendukung transparansi keuangan, baik untuk pengelola parkir maupun pemerintah daerah.
Kedua, bagi masyarakat urban yang telah melek teknologi, QRIS memberikan kemudahan dan kenyamanan. Tidak perlu repot membawa uang tunai, pengendara cukup memindai kode QR untuk melakukan pembayaran. Sistem ini juga mengurangi interaksi fisik, yang menjadi keuntungan di era pasca-pandemi.
Tantangan dan Kendala
Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat langsung menerima perubahan ini. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya orang tua atau lansia. Bagi mereka yang tidak memiliki smartphone atau belum terbiasa menggunakan aplikasi dompet digital, sistem ini menjadi tantangan besar.
Selain itu, implementasi QRIS membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil. Jika infrastruktur ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka sistem parkir berbasis QRIS justru dapat memperlambat proses pembayaran dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna.
Saran Solusi: Kombinasi Sistem Digital dan Tunai
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kota Bandung sebaiknya menerapkan sistem hybrid, yaitu menggabungkan pembayaran digital melalui QRIS dengan opsi pembayaran tunai. Pendekatan ini memastikan inklusivitas layanan, sehingga semua kalangan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.
Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi secara masif tentang penggunaan QRIS, terutama di kalangan orang tua dan masyarakat yang belum familiar dengan teknologi. Dengan pendekatan yang ramah dan informatif, penerapan QRIS dapat diterima lebih luas tanpa menimbulkan eksklusi sosial.
Kesimpulan
Penerapan parkir QRIS di Kota Bandung adalah langkah positif menuju modernisasi layanan publik. Namun, untuk memastikan kebijakan ini efektif dan inklusif, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Kombinasi antara sistem digital dan tunai serta edukasi yang baik dapat menjadi solusi untuk menghadirkan layanan parkir yang lebih mudah dan adil bagi semua pihak.
Dengan pendekatan ini, Kota Bandung tidak hanya menjadi lebih maju secara teknologi, tetapi juga lebih inklusif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
