JURNALPOSMEDIA.COM – Satuan Pengamanan (Satpam) UIN Bandung menggelar audiensi dengan PT Masadenta terkait Surat Pernyataan yang berisi bahwa Satpam UIN Bandung telah menerima seragam PDH, PDL, dan seragam Safari, lengkap dengan atributnya. Surat pernyataan tersebut dirasa tidak sesuai, karena satpam hanya menerima seragam PDH saja. Tidak hanya mempersoalkan seragam, pihak satpam pun mempertanyakan tentang gaji yang tidak sesuai dan pemberian jaminan kesehatan atau lebih tepatnya pemberian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Audiensi ini berlangsung di Gedung Abdjan Soelaiman, Senin (13/02/2017).
Sebelumnya, satpam UIN Bandung sudah menggelar audiensi yang pertama di depan Gedung Rektorat, Kamis (09/02/2017). Kepala Bagian Umum, Fathujaman mengatakan bahwa pihak kampus sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Masadenta karena kampus sendiri sudah membayar gaji satpam sesuai dengan hasil lelang. Untuk masalah gaji lebih jelasnya Fathujaman menyarankan agar satpam menanyakan langsung hal tersebut kepada PT Masadenta.
Senin (13/02/2017) pihak Masadenta mendatangi kampus UIN Bandung untuk mengklarifikasi persoalan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pihak Satpam. Dalam audiensi tersebut PT Masadenta menyatakan bahwa masalah ini akan segera ditangani oleh PT Masadenta sendiri. Pertama, PT Masadenta akan bernegoisasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk masalah upah, karena itu memang sudah urusan PT Masadenta dengan BPK untuk bernegoisasi. Kedua, PT Masadenta juga menyatakan alasan mengapa satpam harus menandatangi surat pernyataan itu untuk melengkapi dokumen tahun 2016.
Di akhir pembicaraan pihak Masadenta berharap semua satpam bisa bekerja dengan kondusif seperti biasanya. “Semuanya bisa kita komunikasikan, kami pihak perusahaan akan mengurus permasalahan ini sampai selesai, kita memohon agar semuanya bisa bekerja kondusif seperti biasanya,” ungkap salah satu pihak Masadenta.
Sementara itu Pemimpin Regu (Danru), Budiyono menyesalkan adanya tuntutan yang dilakukan oleh semua petugas satpam. Budiyono merasa bahwa regunya seperti tidak memiliki wadah untuk bernaung ketika ada permasalahan seperti ini. Padahal, jelas perusahaan merupakan tempat mereka untuk mengadu jika ada suatu permasalahan. “Saya disini menyesalkan kenapa keamanan sampai terjadi seperti ini apakah dia tidak memiliki wadah naungan sebagai perusahaan yang menaunginya, sementara keamanan dan kenyamanan itu harus dipikul bersama bukan ke lembaga, itu sudah salah. Segala sesuatunya bisa dibicarakan,” ujarnya.
Budiyono juga menerangkan bahwa semua satpam yang ada di UIN itu bukan karyawan UIN, melainkan karyawan dari perusahaan, karena mereka dibesarkan oleh perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa pihak lembaga atau UIN sendiri sudah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Lembaga sebagai pihak pengguna, sedangkan perusahaan sebagai pihak penyedia. Oleh karena itu, diadakan pelelangan tender bahwa UIN sebagai pihak pengguna sudah menyerah terimakan kepada perusahaan sebagai pihak penyedia pemenang tender.
“Kadang-kadang kalau masalah kelembagaan itu banyak yang kurang paham, kalau dipihak lembaga UIN ini kan sudah memberikan kontribusi ke perusahaan, intinya pihak pengguna dan pihak penyedia itu imbang, kalau lembaga ini sebenarnya pihak pengguna dan perusahaan ini pihak penyedia, jadi yang namanya karyawan uin itu enggak ada, itu kesalahan besar jika ada pihak keamanan yang ngomong seperti itu,” tegas Budiyono.
