JURNALPOS—Forum Demokratisasi Kampus (FDK) kembali menggelar aksi menyoal kebobrokan kebijakan kampus. Tiga poin yang menjadi tuntutan yaitu tipologi kepimimpinan organisasi intra kamus, transparansi dana penerimaan mahasiswa baru, dan beasiswa bidikmisi.
Sebelumnya, pihak rektorat melaksanakan rapat pimpinan mengenai transparansi dana dan intervensi birokarasi terkait kedaulatan mahasiswa dalam bangunan sistem kampus. Namun dalam tahapan pelaksanaannya dinilai belum maksimal.
“Kita tahu ada tim ad hoc, tapi hasil rapatnya malah dirubah, lalu tahapan realisasinya belum jelas,”ucap koordinasi aksi, Zia saat ditemui jurnalpos disela aksi, Jumat (13/05/2016). Menurutnya Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan mahasiswa.
Zia memaparkan masalah transparansi dana pendaftaran mahasiswa baru tahun 2015 belum ada kejelasan. “Tahun kemarin saja pendaftar itu sampai puluhan ribu, kemudian yang lulus 6000 an mahasiswa, terus biaya yang tidak lulus kemanakan?,” ujarnya.
Masalah krusial lainnya yaitu kekosongan struktur mahasiswa intra kampus. “Kita sudah setahun lebih tanpa ada struktur organisasi intra kampus, sedangkan ini mau penerimaan mahasiswa baru lagi, padahal kita sudah mengadakan referendum dan menentukan deadline,” katanya.
Salah satu peserta aksi, Ajeng mengatakan dirinya kecewa terhadap respon dari pihak rektorat yang belum merealisasikan tuntutan-tuntutan yang diajukan. “Harusnya pihak rektorat itu mendengarkan suara mahasiswa dan harus ada komunikasi kepada mahasiswa kalau ada kebijakan-kebijakan,” pungkasnya
