JURNALPOSMEDIA.COM – Gelombang aksi massa akhir Agustus 2025 memicu munculnya “17+8 Tuntutan Rakyat” seruan publik yang viral di media sosial. Tuntutan berisi 17 poin jangka pendek hingga 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.
Rangkuman ini hadir sebagai jawaban atas keresahan rakyat terhadap kenaikan tunjangan DPR, tindakan represif aparat, hingga kebijakan ekonomi yang dirasa timpang.
Korelasi munculnya 17+8 ini erat kaitannya dengan rangkaian aksi unjuk rasa yang meluas sejak 25 Agustus. Isu kenaikan fasilitas DPR dianggap kontras dengan penderitaan masyarakat akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Situasi makin panas setelah insiden meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil rantis Brimob saat aksi di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Peristiwa itu mempertegas kritik bahwa aparat lebih sering menggunakan cara represif dibanding dialog.
Dilansir dari Detik.com, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat digagas oleh sejumlah publik figur muda, di antaranya Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati. Mereka merangkum desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia. Dukungan lintas elemen inilah yang membuat 17+8 cepat menyebar di media sosial dan menjadi simbol persatuan aspirasi rakyat.
Dengan latar tersebut, dikutip dari Cnnindonesia.com, berikut isi lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat yang ditekankan publik untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
17 Tuntutan Rakyat dalam Jangka Pendek
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
- Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
- Publikasikan transparansi anggaran
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
- Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
- Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
- Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
- TNI segera kembali ke barak
- TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
- TNI tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk buruh
- Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
- Reformasi partai politik (parpol); parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
- Reformasi sektor perpajakan dengan adil
- Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
- TNI kembali ke barak
- Perkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas independen lain
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), evaluasi Undang-undang Cipta Kerja, dan tata kelola Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Adanya 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan bahwa aspirasi publik kini disalurkan tidak hanya lewat jalanan, tetapi juga media sosial. Dengan visual infografis yang mudah dibagikan, tuntutan rakyat mendapat sorotan luas dan menempatkan pemerintah pada sorotan publik untuk segera memberikan respons nyata.
