JURNALPOSMEDIA.COM – Status darurat militer merupakan langkah ekstrem yang dapat diambil pemerintah ketika keamanan nasional dianggap terancam serius. Namun, kebijakan ini selalu menimbulkan perdebatan karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sipil, politik, hingga ekonomi.
- Kekuasaan Sipil Diambil Alih Militer
Menurut Radar Banyuwangi, penerapan darurat militer berarti kendali keamanan dan ketertiban sepenuhnya beralih ke tangan militer. Wewenang sipil dipangkas, sementara TNI memiliki otoritas penuh dalam mengatur jalannya pemerintahan di lapangan.
- Pembatasan Hak Sipil
Kebebasan pers, penerbitan, dan ekspresi publik dapat disensor. Hak masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dibatasi demi menjaga stabilitas. Konsekuensinya, ruang demokrasi akan semakin menyempit.
- Penangkapan dan Penahanan Tanpa Proses Hukum Biasa
Radar Banyuwangi mencatat, militer berhak menangkap dan menahan warga hingga 20 hari tanpa mekanisme hukum sipil. Bahkan, seseorang bisa diusir atau dipaksa pindah dari suatu daerah bila dianggap mengganggu keamanan.
- Kewajiban Kerja dan Militerisasi
Warga sipil dapat diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu demi kepentingan pertahanan. Kebijakan ini berpotensi memunculkan bentuk militerisasi kehidupan sehari-hari.
- Konsolidasi Kekuasaan Pemerintah
Sementara itu, Tempo merujuk pada analisis Robert Lansing Institute yang menyoroti dampak politik darurat militer. Presiden atau kepala negara dapat menggunakan status ini untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengesahkan kebijakan kontroversial. Namun, langkah tersebut sering kali justru memicu ketidakpuasan publik dan kritik dari komunitas internasional.
- Meningkatnya Protes dan Oposisi
Tempo menulis bahwa darurat militer berpotensi memicu demonstrasi besar-besaran. Oposisi bisa memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan legitimasi pemerintah, bahkan mendorong pemakzulan atau pemilu dini.
- Melemahnya Stabilitas Domestik dan Diplomasi
Ketidakstabilan di dalam negeri membuat negara sulit menghadapi provokasi eksternal dan mengurangi peran dalam diplomasi regional maupun internasional.
- Dampak Ekonomi
Tempo juga mencatat, gejolak berkepanjangan akibat darurat militer dapat menghambat investasi, mengganggu rantai pasokan, dan memperbesar risiko pengangguran. Kondisi ini bisa berujung pada meningkatnya kriminalitas dan masalah sosial lain.
Cara Mencegah Diberlakukannya Darurat Militer
Darurat militer bukan hanya ancaman hukum, tetapi juga ancaman terhadap demokrasi dan kehidupan sipil. Karena itu, mencegahnya membutuhkan upaya bersama: dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat.
- Perkuat Demokrasi dan Supremasi Sipil
- Pemerintah harus memastikan institusi sipil seperti DPR, peradilan, dan pers tetap berfungsi dengan baik.
- Aspirasi rakyat harus tersalurkan melalui mekanisme demokratis, bukan dibungkam. Jika saluran demokrasi sehat, alasan untuk mengambil langkah ekstrem melemah.
- Transparansi Pemerintah dan Penegakan Hukum yang Adil
- Kebijakan publik perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
- Penegakan hukum harus proporsional, bukan represif. Aparat yang bertindak berlebihan hanya akan memperbesar potensi konflik.
- Kendalikan Disinformasi dan Provokasi
- Disinformasi dan provokasi sering dipakai untuk mencipta kondisi chaos. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi sumber sebelum menyebarkan informasi.
- Pemerintah dan platform digital wajib menindak akun penyebar hoaks yang memecah belah.
- Seperti diingatkan akun @ikmahr, rakyat jangan mudah terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis, membakar, atau merusak, karena justru merusak citra perjuangan rakyat sendiri.
- Ruang Dialog dengan Rakyat
- Buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil harus diberi ruang dialog resmi untuk menyampaikan tuntutan.
- Responsif terhadap kritik akan mencegah kekecewaan publik menumpuk hingga meledak jadi kerusuhan.
- Jaga Solidaritas Horizontal
- Provokasi sering dimainkan dengan isu agama, etnis, atau identitas. Masyarakat harus menolak diadu domba.
- @ikmahr menegaskan: jangan menyerang sesama rakyat, jangan menjarah toko kecil, dan jangan jadikan amarah sebagai alat adu domba. Musuh rakyat adalah kebijakan yang menindas, bukan sesama rakyat.
- Evaluasi dan Reformasi Aparat
- Polri dan TNI wajib menegakkan standar profesionalisme. Rekrutmen, pendidikan, dan budaya organisasi harus menekankan kompetensi dan etika, bukan sekadar gaya atau obsesi kekuasaan.
- Reformasi ini penting agar aparat tidak menjadi sumber kemarahan publik.
Kesimpulan
Pencegahan darurat militer tidak bisa hanya diserahkan pada negara, melainkan juga rakyat. Pemerintah perlu memperkuat demokrasi, menegakkan hukum yang adil, dan membuka ruang dialog. Sementara masyarakat harus menahan diri, tidak terprovokasi, menjaga solidaritas, dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
Seperti pesan dari @ikmahr:
“Sesama rakyat itu saudara, bukan lawan. Musuh kita adalah kebijakan yang menindas rakyat.”
