JURNALPOSMEDIA.COM – Nilai tukar rupiah kembali mendapat tekanan besar dan menembus level Rp17.261 per dolar Amerika Serikat (USD) pada Selasa (8/4/2025), menjadi rekor terendah sepanjang sejarah mata uang Indonesia.
Pelemahan ini menimbulkan kekhawatiran luas, mulai dari pelaku pasar hingga masyarakat umum, karena berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.
Penyebab Melemahnya Rupiah
Dilansir dari Katadata, Pelemahan tajam rupiah dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Di tingkat global, melalui pernyataan terbaru dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed (Federal Reserve) menyatakan tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Namun sebelumnya, The Fed sempat merencanakan untuk melakukan penurunan suku bunga sebanyak tiga kali di tahun 2025 dengan total sebesar 75 basis poin.
Namun, rencana itu kini hampir dipastikan batal menyusul masih tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat dan ketidakpastian kondisi ekonomi global. Keputusan The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi membuat dolar AS semakin kuat, sementara mata uang negara berkembang seperti rupiah justru tertekan.
Selain itu, situasi geopolitik yang memanas di sejumlah kawasan seperti Timur Tengah dan Eropa Timur, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia ikut memperburuk tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Ketegangan global ini membuat investor cenderung menghindari risiko dan menarik dana dari pasar negara berkembang, sehingga memperlemah nilai tukar mereka terhadap dolar AS.
Dampak bagi Masyarakat
Ketika Rupiah terus melemah, bukan hanya sektor keuangan yang terdampak, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat luas dengan level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Berikut adalah dampak yang terjadi:
- Harga Barang dan Jasa Impor Meroket
Salah satu dampak paling langsung dari turunnya nilai Rupiah adalah naiknya harga barang dan jasa impor. Barang-barang seperti elektronik, alat transportasi, obat-obatan, hingga bahan bakar minyak (BBM) banyak didatangkan dari luar negeri. Karena transaksi impor umumnya menggunakan dolar, ketika Rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Akibatnya, harga jual barang-barang ini di dalam negeri pun naik signifikan.
- Harga Kebutuhan Pokok Bisa Ikut Terdongkrak
Meski Indonesia memproduksi sebagian besar kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng, tetap saja ada ketergantungan terhadap impor untuk mencukupi stok nasional. Ketika nilai Rupiah turun, harga bahan baku impor naik, yang turut memengaruhi harga jual barang kebutuhan pokok di pasar lokal. Masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dampaknya paling besar.
- Utang Luar Negeri Membengkak
Bagi pemerintah dan perusahaan swasta yang memiliki utang dalam bentuk dolar AS, pelemahan rupiah menjadi kabar buruk. Nilai cicilan dalam rupiah akan semakin besar, yang bisa membebani anggaran dan mengganggu arus kas. Ini juga bisa menekan APBN jika tidak diantisipasi dengan baik.
- Risiko Investor Asing Menarik Dana
Investor asing sangat sensitif terhadap ketidakstabilan ekonomi dan nilai tukar. Jika Rupiah terus melemah dan pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis, para investor bisa kehilangan kepercayaan dan menarik investasinya dari Indonesia. Ini bisa berdampak serius terhadap pasar modal, cadangan devisa, dan prospek ekonomi jangka panjang.
- Inflasi Bisa Tak Terhindarkan
Kenaikan harga barang impor berpotensi mendorong inflasi secara keseluruhan. Bukan hanya barang konsumsi, bahan baku dan barang modal yang digunakan dalam proses produksi dalam negeri juga ikut terdampak. Biaya produksi meningkat, dan harga jual produk pun naik, dan memicu daya beli masyarakat akan tergerus.
Melemahnya rupiah adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketahanan ekonomi nasional akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak pemerintah, swasta, dan Masyarakat untuk beradaptasi dan bertindak cepat.
