Dosen Hukum Pidana UIN Bandung, Riyan Ramadani: Kasus di Desa Wadas Diduga Bertentangan dengan HAM

JURNALPOSMEDIA.COM – Desa Wadas yang berada di Jawa Tengah viral karena kasus tindakan represif polisi saat menangkap warga. Konflik ini berawal dari penolakan terhadap rencana penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener. Warga khawatir kegiatan tersebut akan merusak lingkungan, terutama sumber mata air untuk lahan pertanian sehingga berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga. 

Menanggapi kejadian tersebut, Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Riyan Ramadani menyayangkan tindakan represif oleh aparat kepolisian di Desa Wadas. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul adanya tindakan penangkapan sejumlah warga oleh aparat kepolisian di Desa Wadas, Selasa (8/2/2022). Riyan menjelaskan bahwa tindakan penangkapan tanpa catatan pidana, jelas sangat salah karena bertentangan dengan aturan yang ada.

“Ini dalam hal apa polisi menangkap mereka? dari versi kepolisian memang kan yah, ada perlawanan. Tapi versi dari warga yang ditangkap tidak melawan apa-apa. Sehingga saya rasa tentu ini petugas kepolisian tidak memperhatikan HAM dalam hal penangkapan,” ungkapnya saat di wawancarai Jurnalposmedia, Kamis (10/2/2022). 

Lebih jauh, Riyan berpendapat bahwa perlu adanya mediasi antara semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak hanya mengedepankan Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi juga harus memperhatikan hak-hak warga yang tanahnya menjadi korban.

“Saya kira pemerintah harus menjelaskan proyek strategis nasionalnya, lalu menjelaskan kompensasinya kepada masyarakat. Selain kompensasi, pemerintah harus memberi garansi agar masyarakat itu juga tenang dan menerima proyek nasional itu,” jelasnya.

Aktivis lingkungan sekaligus mahasiswa UIN Bandung, Dudan Darmawan menilai, adanya penambangan batuan andesit di Desa Wadas akan berdampak buruk terhadap lingkungan nantinya. Dalam hal ini, warga tentu memiliki hak untuk menggugat atau menolak proyek tersebut.

“Kita ketahui  bahwa menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika memang kasus Wadas malah menodai rakyat, maka secara tidak langsung negara telah melanggar UU tersebut,” pungkasnya.

Rekomendasi
Leave A Reply

Your email address will not be published.