JURNALPOSMEDIA-Sempat molor dari jadwal yang telah ditentukan, pembentukan kepanitiaan pemilihan umum Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U), baik Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (KPUM-U) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa (Bawaslum-U) direncanakan rampung akhir Oktober ini. Hal ini merujuk pada berakhirnya masa kepengurusan Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) periode 2018/2019 pada Juli lalu.
Perihal sistem pemilihan umum mahasiswa, Ketua Umum Sema-U, Umar Ali Muharom menjelaskan hal tersebut bisa ditinjau di Undang-Undang Senat Mahasiswa Universitas Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa.
“Untuk sistemnya sendiri bisa dilihat pada UU Nomor 2, sudah tersedia di sana dan tinggal menunggu untuk pemilihan ketua KPUM-U dan Bawaslum-U. Rencananya akhir Oktober ini akan segera dilaksanakan pemilihannya,” jelasnya saat ditemui Jurnalposmedia (Senin, 7/10/2019).
Pembentukan yang seharusnya telah dibuat 8 Agustus 2019 lalu, disinggung mengenai keterlambatan pembentukan kepanitiaan, Umar menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena peralihan kekuasaan ditatanan mahasiswa maupun birokrasi.
“Disebabkan adanya peralihan kekuasaan dari Sema-F, Dema-F sebelum PBAK. Pun peralihan dari pihak birokrasi sehingga proses komunikasi yang sudah direncanakan harus dibuat dari awal,” jelasnya. Adapun menurutnya pelaksanaan PBAK dan isu nasional turut mempengaruhi tersendatnya pembentukan kepanitiaan.
Sosialisasi dan Arahan Menjadi Persoalan
Beberapa Organisasi Mahasiswa (Ormawa), di antaranya Dema-F Dakwah dan Komunikasi (FDK), Dema-F Adab dan Humaniora, Dema-F Saintek, Dema-F Syariah Hukum dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru PAUD mengatakan belum menerima sosialisasi apapun tentang pembentukan Dema-U kepada mereka.
Sementara itu, Dema-F Psikologi mengaku telah menerima satu pamflet pendaftaran yang sama seperti diunggah di Instagram Sema-U. Seperti yang dikatakan Ketua Dema-F Psikologi, Insan Fauzi menerima surat elektronik yang ditujukan langsung. Tetapi belum ada informasi lebih lanjut.
“Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut tentang pembentukan KPUM/Bawaslum apalagi kepada Fakultas Psikologi. Untuk itu terbaru dari Sema-U pun belum ada,” tuturnya kepada Jurnalposmedia via daring, Sabtu, (12/10/2019).
Menurut Umar, informasi mengenai pendaftaran panitia pemilihan umum Dema-U sudah disosialisasikan kepada setiap ormawa yang ada di fakultas maupun jurusan. Ia menanggapi soal adanya beberapa fakultas yang menyebutkan bahwa mereka tidak mendapat sosialisasi apapun. Terkhusus dari pihak Sema-U perihal pembentukan Dema-U tersebut.
“Pihak kami sudah mengirimkan, baik di pamflet maupun surat. Persoalan disampaikan atau tidak karena adanya peralihan kekuasaan. Pun, karena aturannya sudah ada dalam UU Nomor 2, kita sudah menyampaikan,” ungkapnya.
Saat ditemui Jurnalposmedia, Kamis, (10/10/2019), Ketua Umum Dema FDK, Muhammad Faisal Nailusidqi yang kerap disapa Faisal, ia mengaku belum menerima sosialisasi atau arahan dari Sema-U. Begitu pun saat ia mengkonfirmasikan hal tersebut kepada demisioner ketua Umum Dema FDK.
“Keberjalanannya mulai dari 8 Agustus (sebelumnya diagendakan untuk musyawarah pemilihan ketua KPUM-U dan Bawaslum-U). Pun, hingga sekarang memang tidak terlihat, sangat abstrak dan eksklusif,” tanggap Faisal.
Faisal mengatakan Dema FDK hanya menerima informasi yang dicantumkan di media Sema-U saja. Lalu, hingga saat ini, Rabu, (10/10) belum mengetahui siapa saja mahasiswa FDK yang terhimpun dalam KPUM-U ataupun Bawaslum-U.
“Dalam pembentukan Dema-U ini ada hal yang harus dikonsolidasikan. Terlebih saya pun harus melakukan penjaringan terlebih dahulu untuk mengetahui siap saja yang berpartisipasi dari FDK, karena mekanisme dan arahan belum tahu jadi bingung. Sekarang tinggal menunggu saja arahan secara prosedural dan institusional,” paparnya.
Menuntut Prosedur dan Mekanisme yang Demokratis dan Transparan
Ketua Umum Dema FDK berharap adanya prosedur dan mekanisme yang transparan pada wilayah internal di tataran fakultas maupun jurusan. Ia menilai pentingnya hal ini agar publik mengetahui prosedurnya bersih, demokratis dan tidak ada unsur politis apapun. Faisal mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan adanya prosedur yang tidak diharapkan.
“Dikhawatirkan ketika vakumnya atau tidak terlihatnya pergerakan KPUM-U dan Bawaslum-U saat ini, saya khawatir tiba tiba “calonnya” sudah ada, dan yang dipertanyakan calon-calon itu seperti apa? Seperti halnya ada suatu pendelegasian yang memang itu tidak dilakukan secara kelembagaan, namun secara langsung merekomendasikan sesuai keinginan,” pungkasnya.
