JURNALPOSMEDIA.COM – Salah seorang anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan mengungkapkan terjadinya ketimpangan sosial menjadi persoalan disparitas yang krusial yang terjadi Kota Bandung dan harus segera ditangani. Menurutnya pemerintah harus bisa lebih peka dan menempatkan diri sebagai wakil rakyat bukan sebagai penguasa. Hal tersebut ia ungkapkan pada momen Pengukuhan IKA Jurnalistik UIN Bandung Sabtu (20/9/2025) lalu.
“Terlampau jauhnya jarak antara si kaya dan si miskin ini menjadi persoalan. Ini akan jadi bom waktu, terjadinya konflik-konflik sosial. Pemerintah harus lebih peka dan harus menempatkan dirinya bukan sebagai penguasa, tapi sebagai wakil-wakil publik,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia, Sabtu (20/9/2025).
Andri juga menegaskan bahwa isu disparitas telah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sebagai wujud nyatanya, DPRD telah menambah alokasi anggaran untuk program padat karya.
Melalui program padat karya ini, Andri berharap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di lingkungan mereka dan mendapat upah dari pemerintah. Program ini dinilai sebagai cara efektif untuk menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada warga yang membutuhkan.
“Ya buat kita sudah jadi konsen, makanya yang paling bisa dilihat adalah kita menambahkan anggaran-anggaran untuk padat karya. Padat karya itu masyarakat yang tidak bekerja, bekerja untuk kelingkungannya masing-masing dan dibayar oleh perintah kota. Nah itu adalah cara kita bagaimana bisa meneteskan APBD itu untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Meskipun demikian, ia menilai APBD Kota Bandung sebesar Rp7,8 triliun belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan kebijakan yang lebih makro, salah satunya yaitu dengan memprioritaskan warga Bandung untuk mengisi sektor-sektor pekerjaan formal. Ia juga meminta para pengusaha untuk berkomitmen mempekerjakan warga lokal.
Andri meminta pemerintah untuk harus lebih proaktif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal. Ia mencontohkan Hotel Santika di Bojongloa. Menurutnya, sebelum hotel beroperasi, aparatur kewilayahannya seharusnya sudah melatih pemuda setempat di bidang perhotelan. Dengan begitu, ketika hotel membuka lowongan, warga terlatih bisa langsung diusulkan.
Terakhir Andri menegaskan, mengatasi disparitas tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi juga perlu kebijakan yang kuat.
“Jadi menyelesaikan disparitas, tidak hanya menggelontorkan uang berupa bantuan-bantuan sosial dari APBD, tapi disupport oleh kebijakan,” ungkapnya.
Salah seorang warga Kabupaten Bandung, Najwa Ratu Alifia menilai solusi program yang ditawarkan oleh DPRD dinilai efektif, namun program tersebut baiknya diprioritaskan untuk keluarga miskin atau golongan bawah yang memiliki anggota keluarga pengangguran.
Kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan, seperti nepotisme, muncul dari pengalaman penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai kurang tepat sasaran. Najwa berharap program padat karya tidak memperkaya orang yang sudah mampu.
“Jangan sampai program si padat karya ini juga nggak sesuai sasaran begitu. Ditakutkannya adanya kaya nepotisme dan lain sebagainya. Diprioritaskan kepada emang keluarga-keluarga yang memiliki pengangguran yang membutuhkan, jangan sampai kita tuh malah memperkaya si kaya lagi,” ujarnya saat diwawancarai Jurnalposmedia, Minggu (21/9/2025).
