JURNALPOSMEDIA.COM-“Kaleidoskop 2018, Ada Apa di 2019” mengisi tema acara Seminar dan Forum Group Discussion. Pembahasan mengenai keadaan bangsa Indonesia, salah satunya menyoroti keadaan politik dan sistem demokrasi di Indonesia saat ini, terutama menjelang Pemilu 2019. Acara tersebut dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa UIN Bandung (DEMA-U) di Aula Abjan Sulaiman UIN Bandung. Kamis, (21/02/2019).
Direktur Pancasila Center yang juga aktivis 1998, Abdurrachim Albantany mengatakan sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia saat ini cenderung tak jelas. Bahkan sampai saat ini pasca reformasi, sistem demokrasi dan sistem politik Indonesia sangat gaduh. Adab dalam berpolitik menjadi salah satu penyebab hal tersebut terjadi.
Abdurrachim juga menyoroti dampak negatif dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini. Sistem demokrasi dan sistem politik yang saat ini dikatakannya bersifat memecah belah bangsa. Mulai dari partai politik, organisasi masyarakat hingga kelompok mahasiswa menjadi terpecah belah karena sistem demokrasi saat ini yang cenderung tak jelas dan kebablasan.
“PR kita sampai hari ini menyangkut reformasi belum selesai. Politik kita pasca reformasi sampai sekarang sangat gaduh dan berisik. (Ini) karena keadaban kita dalam berpolitik belum dewasa tidak terasa. Politik Indonesia dalam 20 tahun terakhir memang maju secara demokrasi, tapi ada efek samping kurang baik. Politik Indonesia saat ini cenderung memecah belah. Mulai parpol, ormas hingga tingkat mahasiswa terbelah. Bagi kita mungkin itulah dinamika demokrasi. Yang menjadi PR berat bagi kita yaitu bagaimana merajut persatuan yang memutus silaturahim, jadi solid lagi.” ujarnya saat memaparkan materi di hadapan para mahasiswa.
Abdurrachim juga mengatakan bahwa demokrasi sangat mahal atau high cost. Biaya yang dibutuhkan menjadi seorang gubernur saja bisa mencapai 1 triliun. Ini menjadi tugas generasi milenial untuk mewujudkan demokrasi yang tidak memerlukan biaya tinggi.
“Demokrasi kita saat ini sangat mahal, high cost. Untuk memilih seorang Ridwan Kamil di Jawa Barat, APBD Provinsi Jawa Barat mengeluarkan 1, 1 triliun. Itu hanya untuk memilih seorang gubernur di Jawa Barat. Itulah yang saya sebut high cost. Sistem demokrasi saat ini baik, tapi harus kita evaluasi ulang. Inilah tugas kita semua, tugas adik- adik bagaimana mencari sistem demokrasi baru, tidak memberatkan para calon dan tidak berbiaya tinggi” tuturnya.
Lebih lanjut, Abdurrachim menyampaikan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini ada kelemahan, yaitu telah menumbuhkan demokrasi ‘wani piro’ di kalangan masyarakat. Mental dan karakter seperti ini hampir menjadi budaya dan bisa berbahaya, karena secara tidak langsung pemerintah dan partai politik mengajarkan rakyat untuk menyogok dalam berdemokrasi. Partai- partai politik pun yang mengaku demokratis belum bahkan tidak menjalankan mekanisme demokrasi.
Ia juga mengatakan pasca reformasi, belum ada presiden yang berani menyatakan sistem demokrasi apa yang dianut Indonesia.
“Pasca reformasi belum ada presiden yang berani menyatakan demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi yang seperti apa. Ini, karena mereka bingung. Kenapa bingung, karena landasan konstitusional kita UUD 1945, sudah diobrak- abrik 4 kali. Bisa dikatakan sistem demokrasi saat ini cenderung gaduh, mengadu domba, mahal, mengarah ke kapitalis dan liberalis. Sistem demokrasi saat ini harus dicari format baru. Yang sesuai dengan ideologi dan falasafah Indonesia.” tutupnya.
